SHARE

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur meyakinkan pegawai negeri sipil yang tergabung dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga akan di beri sangsi.

Asman menyebutkan, sekarang ini pihaknya tengah membahas ketentuan yang sangat mungkin PNS di beri sangsi jika gabung dengan organsiasi kemasyarakatan yang dilarang oleh pemerintah.

” Yang pasti tentu tidak mematuhi. Hanya pasal berapakah, sekali lagi saya suruh mencari sama staf saya, ” kata Asman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

” Agar terang kelak kalau berdasar pada PP nomor demikian, UU ini, kalau ini dilarang. Jadi sanksinya apa, jadi kita bicaranya berdasar pada legalitas saja, ” lebih dia.

Asman mengaku kalau sekarang ini ada PNS yang disebut anggota HTI. Tetapi, ia masih tetap menanti laporan resmi dari tiap-tiap institusi berkaitan. Umpamanya, berkaitan terdapat banyak dosen yang disangka menebarkan ajaran HTI, Kemenpan-RB masih tetap menanti laporan dari Kementerian Penelitian serta Pendidikan Tinggi.

” Kelak yang kita pegang yaitu info yang resmi. Berarti yang legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan, ” kata dia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga terlebih dulu menyatakan, PNS yang tergabung dalam susunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mesti selekasnya mengundurkan diri. Hal tersebut dikatakannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017) pagi.

” Bila dia jadi pengurus, ya silahkan mundur (dari PNS). Karna dia bermakna telah kader kan, ” tutur Tjahjo.

” Bagaimana bila dia sendiri telah anti-Pancasila? Walau sebenarnya kan tugasnya yaitu menguraikan sila-sila Pancasila, buat Perda serta kebijakan beda, ” lanjut dia.