SHARE

JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan penghematan biaya akan tidak punya pengaruh pada tujuan pembangunan infrastruktur. Sebab, penghematan yang dikerjakan cuma pada berbelanja barang bukanlah berbelanja modal.

” Biaya yang terkait dengan kebutuhan rakyat dengan segera akan tidak terganggu, ” tuturnya waktu lakukan Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, tengah minggu ini.

Berdasar pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Th. 2017 mengenai Efisiensi Berbelanja Barang Kementerian/Instansi Dalam Proses Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara (APBN) Th. Biaya 2017, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (Kemenpupera) lakukan penghematan sebesar Rp 517, 79 miliar dari pagu awal biaya 2017 sebesar Rp 104, 69 triliun. Itu berarti biaya Kemenpupera jadi Rp 104, 17 sesudah penghematan. Jumlah berbelanja Kemenpupera sendiri beberapa besar untuk berbelanja modal sebesar Rp 79, 073 triliun, berbelanja barang Rp 22, 868 triliun serta untuk berbelanja pegawai Rp 2, 7 triliun.

Penghematan juga dikerjakan pada Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) yang ada dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp 10 miliar dari alokasi biaya th. ini Rp 458, 49 miliar. Th. ini, PPLS masih tetap memakai Sisi Biaya (BA) 105 yang dipakai terlebih dulu oleh Tubuh Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Tetapi th. depan juga akan masuk dalam BA 033 jadi akun Kementerian.

Penghematan dengan memotong biaya berbelanja barang dikerjakan di semua unit kerja terkecuali Direktorat Jenderal Bina Marga karna dikerjakan revisi biaya dari berbelanja barang jadi berbelanja modal sebesar Rp 187, 5 miliar. ” Maksud revisi itu yaitu untuk membuat infrastruktur konektivitas dalam rencana mensupport Asian Games ke-18 di Sumatera Selatan serta pertemuan tahunan World Bank IMF th. 2018 di Bali, ” tutur Basuki.

Penghematan di Kemenpupera berbentuk pengurangan aktivitas pada Program Pengelolaan Sumber Daya air sebesar Rp 196 miliar, Program Pembinaan serta Pengembangan Infrastruktur Permukiman sejumlah Rp 112, 7 miliar, Program Pengembangan Perumahan Rp 132 miliar, Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan Rp 3, 7 miliar, Program Riset Serta Pengembangan Kemenpupera Rp 17, 7 miliar, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 25 miliar, Program Pengawasan Serta Penambahan Akuntabilitas Aparatur Kemenpupera Rp 3 miliar, Program Pembinaan Konstruksi Rp 9, 6 miliar, Program Pengembangan Infrastruktur Lokasi Rp 7 miliar serta Program Support Manajemen dan Program Penambahan Fasilitas serta Prasarana Aparatur Kemenpupera di Sekretariat Jenderal sebesar Rp 11 miliar.

Efisiensi berbelanja barang yang disebut mencakup perjalanan dinas serta aktivitas pertemuan, honorarium tim atau aktivitas, berbelanja operasional perkantoran, berbelanja layanan, berbelanja pemeliharaan, berbelanja barang operasional serta non operasional yang lain. Keseluruhannya efisiensi Kementerian/Instansi yang terdaftar dalam Inpres sebesar Rp 16 triliun.

Dalam Inpres itu, kata dia, dijelaskan kalau efisiensi berbelanja barang yang dikerjakan tidak termasuk juga berbelanja barang dari utang hibah luar negeri, rupiah murni pendamping terkecuali tidak bisa dikerjakan s/d akhir Th. Biaya 2017, Penerimaan Negara Bukanlah Pajak (PNBP), pendapatan Tubuh Service Umum (BLU) serta penambahan berbelanja hasil kajian Undang-Undang Tentang APBN Th. Biaya 2017 (Dana Optimalisasi) yang tidak cocok persyaratan menurut audit Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan serta output cadangan.