SHARE

Setelah memeriksa mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie, Kamis lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengambil ancang-ancang untuk meminta keterangan dari sejumlah tokoh penting lainnya dalam upaya menindaklanjuti penyelidikan kasus korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Kasus SKL BLBI ini merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus yang terjadi di era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini ditenggarai merugikan keuangan negara hingga Rp 138,7 trilyun.

Jika dibandingkan dari total kerugian negara maka kasus SKL BLBI jauh lebih meraksasa dibanding kasus-kasus korupsi lainnya yang ditangani KPK, termasuk kasus Hambalang dan proyek e-KTP Kemendagri.

Wajar jika masyarakat terus menuntut KPK agar menuntaskan kasus BLBI, jangan terpaku pada kasus-kasus dugaan korupsi yang “kurang nendang” seperti e-KTP.

Terkait dengan upaya penanganan kasus SKL BLBI ini pimpinan KPK selalu berpendapat kalau mereka masih menunggu alat bukti. Artinya, kalau alat buktinya cukup, kemungkinan penyelesaian kasus ini digeber selalu ada.

 

Itu juga yang disampaikan Agus Rahardjo. Mereka masih terus mengumpulkan data dan akan menggeber penyelesaian kasus ini kalau data-datanya makin banyak.

Setelah memeriksa Kwik Kian Gie, mereka sudah menjadwalkan pemanggilan beberapa tokoh lain yang diduga mengetahui kasus yang menguntungkan puluhan pihak swasta ini.

Kelanjutan penyelidikan kasus korupsi terkait SKL BLBI di KPK hampir tak terdengar lagmegawatii perkembangannya setelah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW) dinonaktifkan dari KPK, akibat kisruh dengan Polri karena KPK mentersangkakan Komjen Pol Budi Gunawan.

Saat Abraham Samad dan BW masih menjabat Ketua dan Wakil Ketua KPK, penyelidikan kasus terus digeber dengan memeriksa sejumlah pihak, di antaranya sejumlah meteri era pemerintahan Megawati Soekarnoputri saat kasus ini terjadi.

Baca Juga  Masyarakat Menunggu Pemberantasan Kasus-kasus Korupsi Besar: BLBI, Century, Hambalang

Mantan menteri yang sempat menjalani pemeriksaan, di antaranya Menko Perekenomian Rizal Ramli, Menkeu Bambang Subianto, Kwik Kian Gie, dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi.

Dari dokumen yang diperoleh Nasionalisme.net diketahui bahwa saat masih memimpin KPK Abraham Samad pernah berencana akan memeriksa Megawati Soekarnoputri, yang setelah tak lagi menjadi presiden fokus sebagai ketua umum PDIP.

Akan tetapi, rencana tersebut mentah kembali karena keburu pergantian rezim pemerintahan, dari SBY ke Joko Widodo, yang diusung oleh PDIP.

Kwik Kian Gie, menjadi pintu masuk KPK untuk memeriksa kasus BLBI.
Kwik Kian Gie, menjadi pintu masuk KPK untuk memeriksa kasus BLBI.

Penyelidikan kasus SKL BLBI pun kembali melempem, apalagi kemudian Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dinonaktifkan setelah KPK menetapkan tersangka calon Kapolri tunggal yang diajukan Jokowi, Komjen Pol Budi Gunawan.

Sekadar mengingatkan, kasus SKL BLBI terjadi setelah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan SKL berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 yang kondang dengan istilah Inpres Release dan Discharge yang berisi pemberian jaminan kepastian hukum terhadap debitur yang telah menuntaskan kewajibannya.

Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah pengusaha kakap menerima SKL BLBI, antara lain pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, Salim Group, di mana terungkap utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp 55 trilyun. Akan tetapi dua tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan hanya bernilai Rp 30 trilyun.

Agus Rahardjo (Ketua KPK) yang anggaran terus disunat dengan alasan efisiensi.
Agus Rahardjo, Ketua KPK. Harus berani memanggil Megawati

Kemudian, James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp 303 milyar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian, Rp 424,65 milyar), Lidia Muchtar (Bank Tamara, Rp 189,039 milyar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa, Rp 790,557 milyar), Omar Putihrai (Bank Tamara, Rp 159,1 milyar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp 155,72 milyar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat, Rp 577,812 milyar).

Baca Juga  Operasi Penyelamatan Demokrat, Habis Manis Sepah Dibuang

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 trilyun yang sudah dikucurkan ke 48 bank umum nasional, merugikan keuangan negara sebesar Rp 138,4 trilyun.

Sementara, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan terdapat penyimpangan sebesar Rp 54,5 trilyun dari 42 bank penerima BLBI. BPKP bahkan menyimpulkan Rp 53,4 trilyun dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.