SHARE

Ketua Komisi Penentuan Umum (KPU) Arief Budiman memohon semuanya pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 10 Th. 2016 mengenai Pilkada.

Lewat amar putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016 itu, MK mengambil keputusan KPU tidak terikat rapat konsultasi dengan pihak manapun waktu membuat Ketentuan KPU (PKPU).

” Semuanya harus juga menghormati putusan MK, kalau referensi yang di sampaikan di situ itu tidak mengikat. Jadi biarlah KPU menggerakkan apa yang diyakininya yang pasti telah diperhitungkan masak-masak, ” tutur Arief, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Lagipula, kata Arief, dalam membuat PKPU, KPU tidak sempat mengerjakannya sendiri.

KPU senantiasa mengundang beberapa pakar serta lakukan uji umum sebelumnya mengambil keputusan PKPU.

Dalam mengundang beberapa pakar, Arief menyebutkan, pihaknya juga senantiasa mengundang dari beragam disiplin pengetahuan hingga PKPU yang dibuat dapat relevan dengan konteks saat serta tempat proses penentuan.

” Jadi tidak sempat kami buat sendirian, termasuk juga saat undang-undang itu belum juga menyebutkan putusan atau referensinya mengikat. Terlebih dulu, kami tetaplah lakukan itu. Saya fikir praktek ini juga juga akan kami kerjakan namun semuanya harus juga menghormati putusan MK, ” lanjut dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan kalau hasil dari rapat konsultasi pada Komisi Penentuan Umum (KPU) dengan DPR tidak berlaku mengikat.

Hal semacam ini di sampaikan Wakil Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan uji materi Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Th. 2016 mengenai Penentuan Kepala Daerah (Pilkada) yang di gelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

” Menyebutkan, pasal 9 huruf a UU No. 10 Th. 2016. . . selama frasa ‘yang keputusannya berbentuk mengikat’, bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia th. 1945 serta tidak memiliki kemampuan hukum mengikat. ” kata Anwar.

Ikut ada dalam persidangan, bekas Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay serta Sigit Terakhir.

Mengenai, satu diantara pertimbangannya, MK menilainya kalau keharusan konsultasi tidak menyalahi undang-undang namun frasa ” yang keputusannya berbentuk mengikat ” menyandera KPU.