SHARE

Ini perkembangan terbaru terkait Miryam S.Haryani. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan politisi Hanura yang duduk di Komisi II DPR itu bisa ditahan setelah memberikan kesaksian palsu sehubungan dengan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

 

Dari keterangan Irene Putrie, salah satu anggota tim jaksa penuntut umum KPK pada persidangan kasus e-KLTP, Miryam S. Haryani, bisa dijerat Pasal 22 UU Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, dia dianggap memberikan keterangan bohong di persidangan kasus e-KTP.

 

“Kami bisa sangkakan pasal 22,” kata jaksa Irene Putrie.

putput
Jaksa Irene Putrie. Miryam bisa dihukum

 

Pasal 22 itu mengatur ancaman hukuman paling lama 12 tahun dan denda Rp 600 juta untuk seseorang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, di persidangan.

 

Irene mengatakan, kesimpulan itu diberikan kepada Miryam S.Haryani karena dia telah tidak konsisten dalam memberikan keterangan di persidangan, termasuik saat dihadirkan kembali pada persidangan Kamis (30/3) di PN Tipikor, Jakarta.

 

Menurut Irene, hal inilah yang membuat jaksa meminta kepada majelis hakim agar menjerat Miryam dengan Pasal 174 KUHAP saat di persidangan.

 

“Ya kami amati dari kemarin sampai hari ini gimana ketidakkonsistenannya Bu Yani terhadap hal ini. Makanya tadi saya minta penetapan hakim untuk Pasal 174,” ujar Irene.

Miryam S. Haryani, saat dikonfrontiir dengan penyidik KPK, Novel Baswedan (kanan) dan Ambarita Damanik (tengah) di pengadilan Tipikor.
Miryam S.Haryani saat dikonfrontir dengan Ambarita Damanik dan Novel Baswedan, Kamis (30/3) di PN Tipikor. Miryam berbohong dengan menyebut dia diancam penyidik KPK

 

Pasal 174 yang dimaksud Irene mengatur apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana bila tetap bohong.

Baca Juga  Farhat Abbas Diperiksa Besok di KPK Untuk Tersangka Miryam S Haryani

 

Kemudian, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

 

“Hakim telah menyerahkan kepada KPK, tidak menutup kemungkinan kami untuk menjadikan Miryam sebagai tersangka sesuai dengan Pasal 174. Kami lapor dulu sama pimpinan,” Irene Putrie menegaskan.