SHARE
Miryam S. Haryani, sempat mengeluarkan senjata pamungkas wanita, menangis.

Miryam S Haryani, anggota DPR dari Fraksi Hanura, sempat menjadi Bintang dalam persidangan kasus korupsi e-KTP di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/3/2017). Ia banyak membantah keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dilakukan di kantor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Mantan anggota Komisi II Miryam S Haryani tak mau membenarkan seluruh isi berita acara pemeriksaan dirinya saat diperiksa penyidik KPK. Dalam berita acara tersebut, Miryam membeberkan detil kronologi pemberian uang meliputi waktu kejadian, siapa saja yang menerima, dan berapa yang diterima masing-masing orang.

Miryam mengaku terpaksa mengarang cerita dihadapan penyidik karena merasa tertekan. “Saya diancam, saya mau dibidik,” kata Miryam sambil menangis.

Miryam merasa tertekan dengan cara penyidik menginterogasinya. Penyidik itu, kata dia, sempat menyatakan bahwa mestinya tahun 2010 dirinya sudah ditangkap KPK. Jawaban yang dia beberkan dan tertuang di berita acara hanya untuk menyenangkan penyidik.

“Biar cepat saya keluar ruangan, terpaksa saya ngomong asal saja,” kata Miryam. Akhirnya, Miryam mencabut isi BAP yang berkaitan dengan pembagian uang.

Berdasarkan dakwaan, sekitar Mei 2011, setelah Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Irman dimintai sejumlah uang oleh melalui Miryam sebesar 100.000 dollar AS untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke beberapa daerah.

Kemudian, pada 21 Juni 2011 konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp 5.841.896.144.993.

Setelah penandatanganan kontrak, pada Agustus-September 2011, Irman memerintahkan bawahannya, Sugiharto menyediakan uang Rp 1 miliar untum diberikan kepada Miryam.

Di waktu berikutnya, sekitar Agustus 2012, Miryam meminta uang ke Irman sejumlah Rp 5 miliar untuk kepentingan operasional Komisi II DPR RI. Setelah uang sudah di tangan, Miryam membagikannya kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI secara bertahap. Miryam sendiri mendapatkan 23.000 dollar AS dari beberapa penerimaan uang itu.

Baca Juga  Per Tahun Harus Bayar Utang Bunga Rp 7 Triliun, Jokowi Harus Dukung KPK Tuntaskan BLBI

KPK mengingatkan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP menyampaikan kesaksiannya dengan jujur. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengimbau agar mereka dapat bersikap kooperatif.

“Saksi punya kewajiban untuk bicara dengan benar dan ada risiko bagi saksi yang tidak bicara benar,” kata Febri.

Febri memberi contoh salah satu saksi suap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Muchtar Effendi, yang dijerat KPK. Muchtar memberikan keterangan palsu saat persidangan Akil terkait suap pengurusan sengketa Pilkada.

Akibat kesaksian palsunya, Muchtar divonis penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.

Febri mengatakan, dalam menghadapi proses hukum, sikap kooperatif lebih bermanfaat ketimbang menyampaikan bantahan. Salah satunya dengan menyerahkan uang dugaan korupsi dan memberikan keterangan yang relevan kepada KPK.

“Tidak ada gunanya melakukan bantahan-bantahan karena akan lebih baik untuk proses hukum kalau itu (uang dugaan korupsi) dikembalikan dan disampaikan langsung kepada KPK,” kata Febri.

Di sini juga terlihat kembali upaya KPK untuk mempengaruhi saksi dengan menakut-nakuti mereka, agar para saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan alur pemikiran penyidik KPK.