SHARE

Bagaimana Anda menyikapi pernyataan dari seorang Miryam S Haryani sekarang ini? Politisi Partai Hanura yang terancam kehilangan keanggotaannya di DPR ini kini menyatakan, tidak pernah mendapat tekanan atau ancaman untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait proyek e-KTP.

Sebelumnya, di persidangan kasus e-KTP pada 23 Maret di PN Tipikor Jakarta, Miryam sambil terisak meminta kembali BAP-nya. Mantan anggota Komisi II DPR itu meminta kepada John Halasan Butar Butar selaku ketua majelis hakim PN Tipikor Jakarta agar BAP-nya dikembalikan.

Kata Miryam, keterangan yang disampaikannya kepada penyidik KPK terkait proyek e-KTP itu tidak benar, karena ia asal saja mengatakannya. BAP tersebut, katanya, dibuatnya dalam keadaan ditekan oleh penyidik KPK.

tangisan
Miryam S Haryani saat meminta pencabutan BAP-nya di persidangan 23 Maret

Belakangan, saat dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK yang memeriksanya dalam proses pembuatan BAP tersebut, diketahui tidak ada kesan pemaksaan. Dalam tayangan video pemeriksaan untuk pembuatan BAP tersebut, Miryam terlihat tenang dan tidak seperti orang yang tengah terancam.

Akan tetapi, muncul kemudian permasalahan baru, saat Novel Baswedan dan penyidik KPK lainnya mengatakan bahwa Miryam pernah bercerita kalaua ia mendapat tekanan dari sejumlah koleganya di parlemen saat pembuatan BAP tersebut.

Novel Baswedan bahkan kemudian menyebut lima diantara enam anggota DPR yang dikatakan Miryam menekannya, yakni Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Desmond J Mahesa, Syarifuddin Sudding, dan Masinton Pasaribu.

“Dia disuruh tidak akui fakta perbuatan penerimaan uang,” kata Novel Baswedan, dalam persidangan 30 Maret itu.

Ada seorang lagi anggota DPR yang juga mengancam, namun Miryam tak ingat namanya, hanya ingat partainya.

Kemudian, melalui mesin pencari Google, penyidik menelusuri nama politisi tersebut. Miryam menunjuk satu foto di internet dan memastikan orang itu juga ikut mengancamnya.

Baca Juga  KPK Mulai Grogi, Banyak Saksi Rame-Rame Cabut BAP
konfron
Miryam S Haryani saat dikonfrontir dengan Novel Baswedan di PN Tipikor Jakarta, 30 Maret

Kini, Miryam mengatakan tidak pernah menerima tekanan dari koleganya di DPR seperti yang disampaikan Novel Baswedan di persidangan 30 Maret itu.

“Tidak ada yang menekan untuk mencabut berita acara pemeriksaan,” kata Miryam, seusai menjalani pemeriksaan di KPK.

Miryam sempat menjadi buron karena selalu mangkir ketika dipanggil KPK. Ia pun memprotes telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Saya sebenarnya protes terhadap DPO saya. Kan saya kooperatif, kenapa saya dibikin DPO?” tanya Miryam.

mirias
Miryam S Haryani seusai diperiksa KPK

Menurut Miryam, setiap mangkir ia selalu bersurat kepada KPK melalui pengacaranya.

Pada pemanggilan pertama, 13 April 2017, Miryam izin karena bertepatan dengan Paskah. Pada panggilan kedua beberapa hari setelahnya, Miryam izin sakit.

Heru Andeska, pengacara baru Miryam, membantah pernyataan KPK bahwa kliennya meminta penjadwalan ulang pada 26 April 2017 ketika KPK memanggilnya sebagai saksi untuk kasus e-KTP.
Menurut dia, pada tanggal itu KPK juga tidak mengirimkan surat panggilan pemeriksaan.

“Tidak ada pemberitahuan kepada kami,” ujarnya.

Berarti KPK yang berbohong?