SHARE

JAKARTA — Ketua Komisi Penentuan Umum (KPU), Arief Budiman, menyebutkan pihaknya belum juga dengan spesial lakukan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan uji materi pasal 9 huruf a UU No. 10 Th. 2016 mengenai Pilkada. Menurut Arief, putusan MK itu menyatakan dua hal basic untuk KPU dalam pembuatan ketentuan KPU (PKPU).

” Dengan kelembagaan, kami belum juga lakukan rapat untuk mengulas tindak lanjut putusan MK itu. Tetapi, ada dua hal yang butuh diamati masalah konsultasi pengaturan PKPU, ” tutur Arief pada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Pertama, papar Arief, rapat konsultasi KPU pada DPR untuk membuat PKPU tetap masih dikerjakan. Ke-2, referensi serta rangkuman yang dibuat dalam rapat sifatnya tidak mengikat. ” Jadi, mungkin berlangsung ketidaksamaan pendapat (pada KPU dengan DPR). Bila KPU yakini gagasannya itu sesuai sama ketetapan, ya kami juga akan lakukan itu, ” tegas Arief.

Arief juga menerangkan, bila konsultasi dalam rencana pengaturan PKPU berlainan dengan rapat dengar pendapat (RDP). RDP mengulas beberapa hal umum, seperti biaya serta berbentuk mengikat. ” Proses RDP sesuai sama UU MPR, DPR, DPD serta DPRD. Sesaat masalah PKPU ini dalam UU penentuan, dua hal semacam ini berlainan, ” lebih Arief.

Pada Senin (10/7), MK mengabulkan beberapa tuntutan KPU berkaitan ketentuan yang dinilai mengganggu kemandirian instansi itu dalam penyelenggaraan pilkada. Majelis Hakim Anwar Usman menyebutkan Mahkamah mengabulkan beberapa permintaan yang diserahkan komisioner KPU 2012/2017 berkaitan uji materi Pasal 9a UU Nomor 10 2016 mengenai Pilkada. ” MK mengabulkan untuk beberapa, ” kata dia dalam sidang di Gedung MK.

Pasal 9 huruf a UU Pilkada mengatakan “Tugas serta wewenang KPU dalam penyelenggaraan Penentuan mencakup : a. membuat serta mengambil keputusan Ketentuan KPU serta dasar tehnis untuk tiap-tiap bagian Penentuan sesudah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Pemerintah dalam komunitas rapat dengar pendapat yang keputusannya berbentuk mengikat “.

Baca Juga  Pengawasan Medsos Jelang Pilkada Ditingkatkan

MK menyebutkan frasa ” yang keputusannya berbentuk mengikat ” dalam ketentuan itu bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kemampuan hukum. Mahkamah menimbang frasa itu mereduksi kemandirian KPU serta sekalian tidak berikan kepastian hukum.

Terlebih dulu, pada 2016 lantas KPU memajukan uji materi Pasal 9 huruf a UU No. 10 Th. 2016 mengenai Pilkada. Ketentuan ini dipandang menganggu kemandirian KPU. Walau sebenarnya, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan kemandrian KPU. UUD 1945 mengatakan : ‘Pemilihan umum diadakan oleh satu komisi penentuan umum yang berbentuk nasional, tetaplah, serta mandiri’.