SHARE

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Rabu (29/3), menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman untuk kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor).

Ada 15 poin dalam MoU tersebut, di antaranya jika salah satu pihak melakukan pemanggilan terhadap anggota tiga lembaga itu, maka pihak yang melakukan pemanggilan harus memberitahukan, dalam bahasa Jawa disebut “kulonuwun”, kepada pimpinan lembaga yang anggotanya dipanggil. Begitu pun dalam hal penggeledahan.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor),  MoU tersebut sesungguhnya merupakan berkah atau justru musibah?

kulo1

Bagi Polri dan Kejaksaan, bisa jadi MoU tersebut merupakan berkah. Sebab, selama ini hanya anggota dari kedua institusi tersebut yang pernah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Sementara Polri atau Kejaksaan belum pernah melakukan OTT terhadap penyidik KPK, lebih-lebih komisioner KPK.

Sebaliknya, bagi KPK bisa jadi MoU tersebut akan menjadi musibah, karena ia dapat menumpulkan ketajaman KPK dalam memberantas tipikor. Dalam pemanggilan terhadap polisi atau jaksa, misalnya, kalau harus “kulonuwun” dulu, bukankah kerja KPK bisa terhambat?

Iya kalau pimpinan Polri atau pimpinan Kejaksaan mengizinkan anak buahnya dipanggil, kalau tidak, bagaimana? Begitu pun dalam penggeledahan dan penyitaan yang sifatnya harus segera, bukankah kerja penyidik KPK bisa terhambat kalau harus minta izin terlebih dulu?

Mungkin hal tersebut dapat dianalogikan dengan wacana keharusan KPK meminta izin terlebih dulu dari pengadilan bila hendak melakukan penyadapan terhadap seseorang yang dicurigai melakukan tipikor. Keharusan meminta izin pengadilan ini sedang didesakkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang kini sedang tarik-ulur antara DPR dan pemerintah.

Baca Juga  Saling Sikut di KPK, SP2 Novel Dibatalkan

kulo2

Pun, ada ahli yang berpendapat, pemanggilan dan penggeledahan yang haruz seizin pimpinan Polri atau pimpinan Kejaksaan tersebut juga bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana di dalam KUHAP disebutkan, penggeledahan dan pemeriksaan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan institusi. Dengan demikian, MoU tersebut kontradiktif dengan KUHAP.

Lebih jauh lagi, MoU tersebut dapat dicurigai sebagai upaya konspirasi untuk melindungi satu sama lain demi menyelamatkan masing-masing pihak. Efeknya, karena masing-masing pihak terlindungi, maka bila ada polisi, jaksa, atau penyidik KPK bahkan komisioner KPK terlibat tipikor, mereka bisa dengan leluasa melakukannya tanpa ada kekhawatiran terjaring OTT. Kalau sudah begini, bagaimana bisa “sapu kotor” membersihkan halaman?

Penulis menilai, MoU tersebut “terpaksa” diteken KPK agar tidak terjadi konflik lagi antara KPK dan Polri atau KPK dan Kejaksaan, seperti pernah terjadi dalam kasus “Cicak versus Buaya”. Dalam kasus “Cicak vs Buaya” yang terjadi saat Komjen Susno Duadji menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dua Wakil Ketua KPK saat itu, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, sempat dimasukkan ke dalam penjara.

kulo3

Konflik “Cicak vs Buaya” kembali terjadi saat KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan, saat itu calon Kapolri, menjadi tersangka korupsi yang akhirnya dianulir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui sidang praperadilan. Efeknya, Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto, dan penyidik senior KPK Kompol Novel Baswedan “dikriminalisasi”.

Konflik KPK dengan Kejaksaan juga pernah terjadi pasca-penangkapan jaksa senior kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Urip Tri Gunawan saat menerima suap Rp6 niliar dari pengusaha Arthalyta Suryani.

Mengapa KPK bersedia meneken MoU “kulonuwun” tersebut? Inilah pertanyaan publik yang harus dijawab pimpinan KPK. Adakah KPK meresa tertekan oleh Polri dan Kejaksaan karena penyidik dan penuntutnya kebanyakan dari sana? Ataukah Ketua KPK Agus Rahardjo merasa terancam dalam kasus korupsi e-KTP?

Baca Juga  Ini Cara KPK Mendapatkan Pengakuan Para Saksi Selama Penyidikan Kasus e-KTP

Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, tujuan MoU untuk menghindari konflik tersebut juga diakui Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Prinsip utamanya, kata Tito, Polri sangat ingin menjaga hubungan baik dengan KPK yang sudah bagus. Tito tidak ingin ada konflik. Tito berharap konflik KPK-Polri seperti “Cicak vs Buaya” tak akan terulang.