Media Asing Ikut Soroti Pertemuan SBY & PS, Juga Demo 28/7 Terkait Perppu Ormas

0

PERTEMUAN antara Presiden 2005-2009 & 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono yang kini memimpin langsung Partai Demokrat, dengan Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra, tak hanya mengundang keingintahuan dari media lokal. Media asing juga turut “memantau’ pertemuan yang digelar Kamis (27/7) malam di Puri Cikeas tersebut. Sejumlah media asing menerjunkan perwakilannya ke Puri Cikeas, berbaur dengan wartawan lokal.

Ketertarikan media asing tentunya tak bisa dilepaskan dari figur atau kedua tokoh yang bertemu. Bagaimanapun juga keduanya adalah tokoh nasional, sama-sama pendiri dan pengendali partai yang tak bisa dibilang kecil. SBY juga pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun. Sementara itu, media global juga tak asing dengan sosok Prabowo Subianto. Dia adalah putra dari tokoh ekonomi yang namanya amat tenar di masa lalu, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo. Prabowo juga adalah calon presiden 2014-2019.

Ketertarikan media asing tentunya juga patut dikaitkan dengan materi penting yang dibahas pada pertemuan tertutup tadi malam. Dalam pertemuan sekitar satu jam itu patut diduga jika materi utama yang dibahas adalah soal dipersandingkannya Prabowo Subianto dengan Agus Harimurti Yudhoyono, putra tertua SBY, sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang.

Hasil gambar untuk ilustrasi media asing soroti perppu ormas

Tensi politik di Indonesia yang cenderung menghangat memang menjadi daya tarik tersendiri bagi media-media asing besar. Mereka terus mencermati gonjang-ganjing yang terjadi terkait diberlakukannya Undang-Undang Ormas, yang memberangus ormas anti Pancasila –seperti ditujukan ke HTI-, serta pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu yang oleh sebagian pihak masih dianggap kontroversial.

Ketidaksetujuan atas pemberlakuan Perppu Ormas dan pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu yang masih menimbulkan kecaman dari beberapa partai politik itulah yang kemudian menyulut adanya demo pada Jumat (28/7) ini. Demo 28/7 ini kemungkinan besar melibatkan sejumlah ormas, termasuk ormas islam, kendati Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar umat islam tak ikut-ikutan turun ke jalan.

Yang paling menyita perhatian media asing terutama memang terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat atau Perppu Ormas itu.

Star Tribune mengutip pernyataan aktivis HAM dari Human Rights Watch Andreas Harsono,  menyebut bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menindak kelompok yang melanggar undang-undang. Namun, membubarkan kelompok tersebut justru tindakan kejam.

Hasil gambar untuk ilustrasi media asing soroti perppu ormas

“Melarang setiap organisasi berdasarkan ideologis adalah tindakan kejam yang merongrong hak kebebasan berserikat dan berekspresi. Padahal rakyat Indonesia telah berjuang keras untuk membangun ini sejak kediktatoran Suharto,” kata Harsono.

Sementara, The Washington Post menulis bahwa aktivis hak asasi manusia menyatakan bahwa keputusan pemberlakuan Perppu Ormas yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi telah melanggar hak atas kebebasan berserikat dan berekspresi.  Mereka juga menjelaskan bahwa itu dapat dikategorikan pelanggaran HAM, meskipun keputusan itu didukung oleh kelompok moderat, Nahdlatul Ulama.

“Organisasi hak asasi manusia yang berbasis di New York mengutuk langkah tersebut,” tulis The Washington Post. Media utama di AS itu menulis bahwa perppu ormas itu diterbitkan pemerintah untuk menghindari proses pengadilan saat membubarkan Hizbul Thahir Indonesia (HTI).

Mengingat, untuk membubarkan ormas di Indonesia memerlukan waktu yang panjang jika menempuh jalur peradilan.  “Kemungkinan HTI merupakan salah satu sasaran setelah pemerintah mengumumkan pada Mei lalu akan membubarkan kelompok tersebut,” tulis mereka.

Hasil gambar untuk Wiranto tentang perppu ormas

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Perppu itu diberlakukan untuk melindungi kesatuan dan persatuan Indonesia sebagai sebuah negara yang tidak mendiskreditkan kelompok lain. Dari keterangan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Wiranto, Perppu Ormas diterbitkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah 344.039 ormas yang terus berkembang.  “Ini bukan tindak kesewenangan wenangan pemerintah,” ujarnya.

 

Setelah SBY & PS, Mungkinkah SBY & Mega? Tak Ada yang tak Mungkin di Politik

0

TEREALISASINYA pertemuan  Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo Subianto pada Kamis (27/7) malam di Puri Cikeas sekaligus menjawab rumor bahwa keduanya tidak mungkin bisa bertemu. Dua lulusan terbaik AMN di masanya masing-masing itu, selama ini dikesankan berseberangan. Apalagi, setelah Prabowo Subianto belakangan terlihat akrab dengan Presiden Jokowi, dengan saling berkunjung. Keakraban Jokowi dengan Prabowo lebih terasa dibanding hubungan antara presiden dengan mantan presiden, Jokowi dan SBY.

Dalam politik, memang, tak ada yang tak mungkin. Itulah juga yang dikatakan oleh Yandri Susanto, Ketua DPP Partai Amanat Nasional. Yandri  Susanto merespons positif pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrat, SBY, itu. Ia mengatakan, pertemuan antar-tokoh bangsa adalah hal baik.

Bahkan, Yandri Susanto menyebtkan perlunya pertemuan antara SBY dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sama dengan nuansa hubungan antara SBY dan PS (Prabowo Subianto) yang terkesan “panas-panas tahi ayam”, hubungan antara SBY dengan Megawati Soekarnoputri juga disebut-sebut tak begitu baik. Hubungan keduanya bahkan jauh lebih dingin dari SBY dan PS.

Hasil gambar untuk yandri susanto

Kendati demikian, kata Yandri Susanto, bukan tak mungkin setelah ini ada pertemuan antara SBY dan Megawati. Dia percaya bahwa dinginnya hubungan antara SBY dan Megawati itu hanya sebatas rumor. Jadinya pertemuan SBY dan PS, tadi malam, mematahkan rumor terkait tidak memungkinkannya pertemuan antara SBY dan PS.

Anggapan yang sama juga muncul terkait SBY dan Megawati. Oleh karena itu, Yandri menilai, pertemuan-pertemuan antara para tokoh politik penting dinilai penting untuk menyelesaikan beberapa pokok persoalan.  “Atau siapa lagi tokoh bangsa yang dianggap ada sekat-sekat dalam bersilaturahim dan berkomunikasi,” ujar Anggota Komisi II DPR itu.

“Kenapa Bu Mega dan Pak SBY tak mau ketemu? Pasti bisa koq. Nggak ada yang nggak mungkin di politik,” tegas Yandri.

Hasil gambar untuk foto-foto pertemuan SBY & Prabowo Kamis 27 Juli 2017

Di luar materi utama terkait rencana pembentukan koalisi Demokrat & Gerindra menuju Pilpres 2019, utamanya pencalonan Prabowo Subianto dengan Agus Harimurti Yudhoyono (PS & AHY) sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2019, pertemuan SBY dengan PS malam tadi juga membahas sejumlah hal. Antaranya, mengenai Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan  beberapa pekan lalu.

“Tadi banyak yang dibicarakan,” ujar Syarief Hasan, Waketum Partai Demokrat, terkait materi pertemuan SBY dan Prabowo malam tadi. “Masalah ekonomi yang sekarang mandek, itu salah satunya. Kemudian soal kemiskinan yang enggak turun, daya beli rakyat yang menurun, masalah politik dan sebagainya. Juga menyangkut masalah ketahanan dan pertahanan, misalnya hubungan dengan luar negeri,” papar mantan Menteri Koperasi dan UKM di era pemerintahan SBY itu.

Syarief Hasan juga tak menampik bila pertemuan SBY dan Prabowo tadi malam sejatinya adalah untuk membangun koalisi menghadapi Pilpres 2019.

Menuju Deklarasi Prabowo Subianto & Agus Harimurti Yudhoyono untuk Pilpres 2019

0

TAK ada deklarasi Prabowo Subianto & Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pilpres 2019, yang disampaikan dari pertemuan antara dua “dedengkot” Partai Demokrat dan Gerindra, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto. Padahal mungkin saja subtansi terpenting dari pertemuan yang digelar di Puri Cikeas, Kamis (27/7) malam, menyangkut rencana pembentukan koalisi Demokrat & Gerindra untuk menghadapi Pilpres 2019. Utamanya adalah dipadukannya Prabowo Subianto dengan AHY sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden 2019-2024.

Mungkin masih panjang jalan yang harus ditempuh Demokrat dan Gerindra hingga duet PS & AHY tersebut resmi dideklarasikan sebagai penantang resmi Jokowi (dan siapapun pasangannya) di Pilpres 2019 nanti. SBY dan PS tentunya memperhitungkan banyak hal, terutama menggiring parpol lainnya untuk masuk dalam koalisi mereka.

PAN dan PKS yang menjadi target. Kedua parpol tersebut bahkan sudah disebut oleh SBY dan PS dalam pertemuan tadi malam, dalam konteks sebagai sesama parpol yang tidak menerima Presidential Threshold untuk pemilu mendatang. Wakil rakyat dari Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS sama-sama melakukan walk-out dalam rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu, pekan lalu.

Yang pasti, dari pertemuan tadi malam, SBY dan PS semakin akrab. Pertemuan keduanya pun sangat cair. Tak ada nuansa ketegangan. Yang ada justru memang tingginya atmosfir kemarahan mereka atas apa yang mereka nilai sebagai mencederai demokrasi dan penggunaan kekuasaan yang melampaui batas (abuse of power). 

Pastilah setelah pertemuan tadi malam akan ada pertemuan-pertemuan lainnya. Ini juga yang disampaikan oleh Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Namun, dia enggan menyebutkan, kapan pertemuan berikutnya akan dilakukan. Yang jelas, pertemuan pertama ini sangat lancar, melicinkan jalan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya.

Ahmad Muzani terlihat berbincang akrab dengan elite Partai Demokrat yang hadir lebih awal di kediaman SBY, antara lain Hinca Panjaitan, sekjen, Waketum Syarief Hasan, Waketum Roy Suryo, Wasekjen Rico Rumambi, Wasekjen Rachland Nashidik dan Wabendum Djoko Udjianto.

Hasil gambar untuk foto-foto pertemuan SBY & Prabowo Kamis 27 Juli 2017

Prabowo yang mengenakan batik cokelat, tiba di Cikeas sekitar Pukul 20.22 WIB. Ia didampingi oleh sejumlah elite Partai Gerindra, di antaranya Hashim Djoyohadikoesoemo, adik kandungnya, serta Waketum Fadli Zon, Edhi Prabowo dan Sekjen Ahmad Muzani.  Mantan Danjen Kopassus ini sempat menyapa wartawan.  “Ini ramai kayak pasar malam,” canda Prabowo. “Iya, iya, ini silaturahmi,” sambungnya, menjawab pertanyaan wartawan.

Sejurus berselang, PS masuk ke Pendopo. Tak lama kemudian, SBY tiba di Pendopo dan cipika-cipiki dengan Prabowo. SBY yang mengenakan kemeja berwarna biru polos, khas Demokrat, juga sempat memegang bahu Prabowo. Nuansa keakraban keduanya terlihat dalam pertemuan bertajuk nostalgia Prabowo dan SBY ini.

Sama halnya dengan SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga bersalaman dan cipika-cipiki dengan Prabowo. Agus mengenakan kemeja batik berwarna biru. SBY, Agus dan Prabowo kemudian berjalan bersama menuju kursi yang telah disediakan. Begitu duduk, SBY dan Prabowo tampak akrab berbincang bersama.

Hasil gambar untuk foto-foto pertemuan SBY & Prabowo Kamis 27 Juli 2017

Inilah Pernyataan Lengkap “Diplomasi Nasi Goreng” Puri Cikeas

0

PERTEMUAN  Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas Bogor berlangsung satu jam lamanya, Kamis (27/7) malam. Usai pertemuan, keduanya langsung mengelar jumpa pers bersama di Pendopo Puri Cikeas Bogor yang sudah ditunggu oleh puluhan wartawan sejak beberapa jam sebelumnya.

“Saya mulai dari pertemuan kami pada malam hari ini sebenarnya bukan lah sesuatu yang sangat luar biasa. Barang kali yang jadi luar biasa mungkin pertemuan terjadi setelah pada tanggal 20 Juli 2017 lalu dalam rapat paripurna DPR RI, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS berada dalam satu kubu yang tidak disetujui dikukuhkannya RUU Pemilu,” kata Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mengawali keterangan persnya,yang ditayangkan langsung beberapa stasiun televisi nasional.
Hasil gambar untuk foto-foto pertemuan SBY & Prabowo Kamis 27 Juli 2017

SBY lalu mengatakan, pasca-disahkannya UU Pemilu, ada keinginan dari kader Gerindra dan Demokrat agar SBY dan Prabowo bertemu. SBY mengaku menyambut baik hal tersebut hingga akhirnya pertemuan terjadi. “Saya pastikan kami bertemu dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan rakyat mengetahui dan negara juga mendengarkannya,” kata SBY.

Menurut SBY, inti dari segala hal yang didiskusikan, baik Demokrat mau pun Gerindra bersepakat untuk terus mengawal negara ini dalam kapasitas dan posisi yang ada saat ini, agar perjalanan bangsa mengarah pada arah yang benar yakni untuk kepentingan rakyat. Keduanya bersepakat, mengawal tugas pemerintah dan mengarahkan apakah sudah benar sesuai kepentingan rakyat atau tidak. Bagi Demokrat, mengawal kekuasaan dan demokrasi negara, adalah wajib hukumnya.

Hasil gambar untuk foto-foto pertemuan SBY & Prabowo Kamis 27 Juli 2017“Kemudian kami meningkatkan komunikasi dan kerja sama meski tidak dalam bentuk koalisi,” tutur SBY. SBY mengistilahkan itu dalam bentuk kerja sama. Mengingat, SBY memahami, koalisi Indonesia Hebat yang dibentuk Presiden Jokowi dan koalis KMP yang dibentuk Prabowo mengalami perubahan. “Yang penting meningkatkan komunikasi dan kerja sama.”

SBY  juga memastikan penggunaan kekuasaan tidak melampaui batas. “Saat ini adalah pelajaran yang berharga bagi rakyat, ” katanya. Jika terjadi kekeliruan, maka rakyat akan memberi koreksi sebagi bentuk kesetian kepada negara.

SBY mengaku sudah hampir sebulan puasa bicara di media meski terus menerus mengikuti yang terjadi di negara ini. “Dan malam ini saya kembali bertemu teman-teman pers saya harus katakan power must not go uncheck, artinya kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas,” kata SBY.

Hasil gambar untuk foto-foto pertemuan SBY & Prabowo Kamis 27 Juli 2017Sementara itu Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dirinya dengan SBY dalam suasana yang prihatin. Menurut Prabowo, Gerindra dan Demokrat berpandangan saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan. “Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan Gerindra tidak ikut bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut. “Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5, 10, 50 tahun, tapi diujungnya sejarah menilai. ” kata Prabowo sembari menambahkan, Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika.” Presidential Threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat, saya tidak mau terlibat,”

Menurut Prabowo, lahir dari kecemasan tersebut, Gerindra dan Demokrat khawatir demokrasi akan rusak. “Karena itu sesuai apa yang disampaikan bapak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau. Demokrasi butuh semangat patuh pada logika, semangat patuh pada rules of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara,” kata Prabowo.

Hasil gambar untuk foto-foto pertemuan SBY & Prabowo Kamis 27 Juli 2017
Prabowo sependapat dengan SBY, bahwa setiap kekuasaan harus diimbangi dan diawasi.b”Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini terus. Siapapun undang kami, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan,” kata Prabowo.

Usai pertemuan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan kedua partai bersepakat segera menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. “Tentu itu sudah menjadi keputusan kami untuk melangkah ke jenjang selanjutnya (MK),” kata Syarief.

Hasil gambar untuk foto-foto pertemuan SBY & Prabowo Kamis 27 Juli 2017Menurut Syarief, dua partai segera membahas tehnis langkah hukum mereka ke Mahkamah Konstitusi. Rencananya, dalam waktu dekat Demokrat dan Gerindra akan intensif menggelar pertemuan membahas kelanjutan sikap ini. Demokrat juga berencana mengundang partai lain. Namun Syarief tak menyebut nama partai. Ada kemungkinan partai yang akan diundang adalah PAN dan PKS yang selama ini menolak UU Pemilu.

Syarief enggan bicara lebih jauh terkait rencana gugatan ke MK. Wartawan menanyakan bagaimana nanti jika Judicial Riview ditolak MK? “Kami tidak membicarakan masalah MK, tapi apapun yang terjadi kaminkembalikan kepada rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai,” terangnya.

Atasi Macet Jakarta, Ini Strategi Kapolda Metro Irjen Idham

0

Jakarta – Masalah kemacetan Jakarta jadi satu diantara pekerjaan yang perlu dihadapi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis. Idham miliki kiat untuk mengurai keruwetan jalan raya di Ibu Kota. Apakah itu?

” Kiat pertama kita juga akan titel pasukan, terlebih di jam-jam repot pagi, siang, serta malam, ” tutur Irjen Idham pada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (26/7/2017) malam.

Programnya itu juga akan digerakkan mulai Kamis (27/7), di hari pertamanya berdinas selesai serah-terima jabatan pada Rabu (26/7) pagi.

” Itu baru besok (hari ini, red) saya perintahkan, ” ucapnya.

Terkecuali problem kemacetan, bekas Kadensus 88 Polri itu akan buat program-program dalam melindungi keamanan Ibu Kota. Program terdahulu yang di buat oleh Irjen Iriawan juga akan ia teruskan.

” Saya juga akan meneruskan semuanya apa yang ditangani oleh Pak Iwan. Lalu saya akan tidak keluar dari apa sebagai kebijakan dari Ayah Kapolri, yakni ‘Promoter’ (Profesional, Modern, serta Tepercaya), ” lanjutnya.

Idham tidaklah orang baru di Polda Metro Jaya. Sebelumnya diakui memegang tongkat komando di Polda Metro Jaya, ia banyak pengalaman bekerja di polda type A plus ini.

Idham sempat menjabat jadi Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya pada 2015. Dia sempat juga menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat.

Terpopuler

Ramalan Cuaca

Jakarta
broken clouds
26 ° C
26 °
26 °
83%
2.6kmh
56%
Sun
29 °
Mon
29 °
Tue
29 °
Wed
30 °
Thu
31 °