SHARE

Ini menjadi salah satu bukti bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang bukan lembaga yang superior. Lembaga antirasuah yang kerap mencerminkan diri sebagai institusi penegakan hukum yang superbodi itu tak luput dari perbenturan kepentingan.

Conflict of interest itu pula yang menyebabkan Novel Baswedan diganjar Surat Peringatan buat kedua kalinya (SP2).

Salah satu penyidik senior di KPK yang berasal dari kepolisian tersebut sudah sejak 21 Maret lalu menerima SP2 yang diteken oleh Agus Rahardjo, Ketua KPK.

Novel Baswedan, yang disebut-sebut melakukan ancaman dalam pemeriksaan terhadap Miryam S.Haryani, mantan anggota Komisi II DPR yang diduga terlibat kasus e-KTP Kemendagri, masih menutup rapat ihwal diberikannya SP2 dari pimpinan KPK tersebut.

basi

Novel Baswedan, ujug-ujug dapat SP2

Novel Baswedan mengaku hanya ingin ingin konsentrasi dalam pekerjaan yang sedang ditangani.

 

“Saya menyampaikan, tentunya saya tidak ingin konsen ke sana saya sedang bekerja. Saya konsen pada pekerjaan saja, oke,” kata Novel Baswedan, saat ditemui di PN Tipikor Jakarta.

Mantan perwira menengah Polri itu meminta agar SP2 yang dia terima tersebut lebih baik pimpinan KPK yang menjelaskannya.  “Ditanyakan ke pimpinan saja,” kata  Novel Baswedan.

Diberikannya SP2 untuk Novel Baswedan ini sudah tersebar luas. Dan menjadi gunjingan. Tak terkecuali di kalangan anggota dewan.

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Partai Gerindra,  tidak mau berkomentar banyak saat diminta tanggapannya.

Kata Fadli, yang paling mengerti kondisi internal lembaga tersebut adalah pimpinan KPK.

fadil

Fadli Zon, yang paling tahi isi perut KPK ya pimpinan KPK

“Ya, saya tidak tahu kondisi internal apa yang terjadi di dalam KPK sendiri. Tentu, mereka punya mekanisme yang sesuai aturan main,” kata Fadli Zon.

Baca Juga  Fadli Zon Sebut Alasan Utama Fraksi Gerindra Keluar Dari Pansus Angket KPK Karena Fraksi Tidak Lengkap

Aneh bin ajaib, ketika dikonfiurmasi kepada pimpinan KPK, jawaban yang diterima malah membingungkan.

Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK yang berasal dari unsur kepolisian, mengaku tidak tahu penerbitan SP2 untuk Novel Baswedan ini.

“Nanti coba saya cek dulu,” ujar Basaria di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta.

Menurut keterangan sebuah sumber, SP2 tersebut didapatkan Novel Baswedan karena berbeda pandangan dengan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, terkait rekrutmen penyidik.

basaria

Basaria Panjaitan

Namun, Basaria Panjaitan yang dimintai konfirmasinya, juga mengaku tidak bisa memberikan komentar apa-apa. Karena dirinya tidak tahu menahu adanya SP2 itu.

“Nantilah, nanti soal itu saya konfirmasikan dulu‎,” elak Basaria, salah satu polisi perempuan berpangkat Brigjen.

Dari keterangan yang dihimpun Nasionalisme.net, SP2 itu diterbitkan untuk Novel dalam kapasitas sebagai Ketua Wadah Pegawai (WP) setelah dia keberatan dengan keinginan Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman,  terkait rekrutmen penyidik.

Berdasarkan informasi,  Aris Budiman, perwira menengah Polri berpangkat Kombes,  mengirimkan nota dinas kepada pimpinan KPK. Isinya,  meminta perwira tinggi dari Polri untuk dijadikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan. Namun, Novel melakuan keberatan.

aris

Aris Budiman (kiri) saat dilantik menjadi Direktur Penyidikan KPK

Ada tiga poin yang dinyatakan keberatan Novel. Pertama, meminta perwira tinggi Polri sebagai Kasatgas Penyidikan di KPK tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

Kedua, Wadah Pegawai mengkhawatirkan integritas perwira yang direkrut tanpa prosedur reguler.

Ketiga, masih banyak penyidik di internal KPK yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi Kasatgas Penyidikan, sehingga diharapkan rekrutmen dilakukan dari internal terlebih dahulu.

Atas tindakan itu, pimpinan KPK memutuskan bahwa Novel Baswedan melakukan pelanggaran sedang yaitu menghambat pelaksanaan tugas dan melakukan perbuatan yang bersifat keberpihakan.

Baca Juga  Fahri Hamzah, Kasus e-KTP itu Semua Bohong

Ketentuan mengenai pelanggaran itu diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g Peraturan Nomor 10/2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.