SHARE

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra merencanakan maju di penentuan Presiden 2019 yang akan datang. Langkah itu juga akan dikerjakan Yusril karna dianya didukung dari Partai Bln. Bintang (PBB) yang dia dirikan.

Untuk menuju kesana, Yusril juga akan selekasnya lakukan uji materil UU Penyelenggaraan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sudah melepaskan Presidential Threshold 20 % di Sidang Paripurna DPR RI.

Yusril sekarang ini masih tetap menanti disahkannya UU itu lewat tandatangan presiden, dinomori serta dimuat dalam lembaran negara.

” Tanpa ada selesainya sistem itu, pendaftaran pengujian UU belum juga dapat dikerjakan. Bila pengesahan RUU ini usai minggu depan, jadi minggu depan ini pendaftaran permintaannya saya kerjakan, ” kata Yusril lewat pesan singkat, Minggu (23/7/2017).

Yusril mengakui konsentrasi menguji pasal-pasal mengenai presidential threshold, yang juga akan dikerjakan atas namanya sendiri jadi pemohon. Ketua Umum PBB itu percaya memiliki legal standing untuk memajukan permintaan pengujian undang-undang.

” Karna partai saya PBB sudah mengambil keputusan untuk mensupport saya maju ke pencalonan presiden th. 2019 kelak, ” kata Yusril.

Untuk Muluskan Jokowi

Yusril menjelaskan sistem pencalonan dianya jadi capres 2019 oleh PBB juga akan terhalang oleh ada ketetapan presidential threshold 20-25 %.

Kendala ini, bukanlah saja pada dianya, namun kekungkinan besar juga akan dihadapi oleh semuanya akan calon beda seperti Prabowo Subianto yang juga akan dicalonkan Gerindra atau Agus Harimurti Yudhoyono yang mungkin dicalonkan oleh Partai Demokrat.

Yusril mengira Presidential threshold 20-25 % kelihatannya di desain untuk cuma menimbulkan calon tunggal, Joko Widido.

” Jokowi diprediksikan juga akan di dukung oleh PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura serta PAN. Sesaat support pada Prabowo Subijanto dari Gerindra serta PKS peluang besar akan tidak menjangkau angka 20 %. Demikian halnya Partai Demokrat sendirian akan susah memperoleh threshold 20 %. PBB pasti semakin lebih susah sekali lagi di banding partai-partai yang beda, ” katanya.

Baca Juga  Setya Novanto Bisa Gugat KPK ke PTUN

Ia menjelaskan angka 20 % mungkin saja bisa diraih jika Demokrat, Gerindra serta PKS gabung. Tetapi dari pengalaman sampai kini nyaris tidak mungkin SBY juga akan gabung dengan Gerindra mensupport Prabowo Subianto.

” Jadi presidential threshold 20 % memanglah mesti dilawan untuk hindari timbulnya calon tunggal Joko Widodo. Calon tunggal sesuai sama itu bukanlah saja tidak baik untuk bagi perubahan demokrasi, namun akan menyebabkan masalah konstitusionalitas, ” kata Yusril.

Yusril mengingatkan UUD 45 saat amandemen kelihatannya menyaratkan pasangan calon presiden/wapres lebih dari sepasang.

Ia menyatakan perlawanan pada presidential threshold ke MK yaitu jalan konstitusional paling akhir yang bisa ditempuh.

Menurut Yusril, tak ada jalan beda sekali lagi diluar hukum serta konstitusi yang bisa dikerjakan sesudah fraksi-fraksi yang menentang presidential threshold kalah nada di DPR. Karenanya, Yusril sangat mengharapkan MK juga akan berlaku betul-betul obyektif serta akademik mengatasi perkara yang sarat dengan kepntingan politik yang begitu besar ini.

Yusril juga menginginkan MK supaya memutus selekasnya permintaan ini sebelumnya bln. Oktober 2017, saat bagian Pemilu 2019 sudah diawali.

” Bila MK terlambat atau berniat melambat-lambatkannya, jadi walau misalnya permintaan ini dipenuhi nanti, jadi putusan itu belum juga pasti bisa dikerjakan untuk Pemilu 2019, ” kata Yusril.

Pada akhirnya, putusan itu juga akan sama juga dengan putusan MK mengenai pemilu serentak. Putusan di ambil th. 2014, tetapi Ketua MK saat itu, Hamdan Zoelva, membacakan putusan dengan menyebutkan pemilu serentak baru dilaksakan th. 2019.

” Sesaat ketentuan pemilu tidak serentak itu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 oleh MK sebelumnya pelaksanan Pemilu 2014. Ini yaitu satu anomali serta keanehan putusan MK yang tak perlu diulang sekali lagi, ” tutur Yusril.