SHARE

Wakil Presiden Jusuf Kalla turut bersuara menyikapi hak angket DPR untuk KPK. Akan tetapi, pernyataan Wapres terkesan ngawur. Dia mengatakan, Undang-undang KPK lebih kuat dari hak angket.

Pernyataan Undang-undang KPK tingkatannya di atas hak angket DPR itu jelas tidak benar.

Pasalnya, KPK memang lembaga pemerintah tetapi sifatnya tidak konstitusional. Berbeda dengan DPR, lembaga konstitusional, dan hak angket DPR juga dijamin oleh undang-undang.

KPK memang memiliki undang-undang, yang dalam hal ini adalah UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Akan tetapi, sebagaimana disampaikan Guru Besar Hukum Unpad Prof Romli Atmasasimita yang juga salah satu “think-thank” pembentukan KPK 14 tahun lampau, Undang-undang KPK lebih bersifat sebagai proteksi dari produk KPK

Misalnya, KPK boleh saja menolak permintaan anggota dewan agar mereka membuka rekaman percakapan antara mantan anggota komisi II DPR Miryam S Haryani dengan tiga penyidik KPK terkaait dugaan adanya beberapa anggota dewan yang
menekan atau mengancamnya saat ia memberikan keterangan untuk BAP kepada penyidik KPK dan mencabut BAP di persidangan kasus e-KTP.

Namun, KPK tidak bisa berkelit dari permintaan anggota dewan untuk mempertanyakan hal-hal lain di luar konteks yang hanya bisa diungkap di persidangan.

kapokikik
Pimpinan KPK. Harus pertanggung-jawabkan tujuh penyelewengan anggaran/keuangan negara yang mereka kelola

Yakni, terkait adanya dugaan tujuh penyelewengan dalam anggaran atau keuangan negara yang dikelola oleh KPK.

Tujuh penyelewengan anggaran atau keuangan KPK itulah yang menjadi sasaran utama hak angket KPK, bukan masalah Miryam S Haryani.

Tujuh penyelewengan keuangan negara oleh KPK itu jelas sebuah pelanggaran hukum. Atau dalam istilah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pelanggaran terhadap kepatuhan hukum.

Mungkin saja Wapres JK tidak diingatkan adanya tujuh penyelewengan anggaran atau keuangan negara di KPK tersebut

Baca Juga  Kalau Polri dan Kejaksaan Sudah Bisa Bekerja Baik, KPK tidak Diperlukan Lagi

Berikut ini adalah ke-tujuh penyelewengan anggaran atau keuangan negara yang dilakukan oleh KPK, berdasarkan audit dari BPK.

1.Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai KPK yang belum direalisasikan atas pelaksanaan tugas belajar sebesar Rp 748, 46 juta.
2. Belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data sebesar Rp 153,61 juta tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai. Tidak sesuai mata anggarannya sebesar Rp 134, 89 juta.
3. Pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa dan belanja jasa profesi pada biro hukum tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 185, 84 juta.
4. Kegiatan perjalanan dinas pada kedeputian penindakan tidak didukung dengan surat perintah minimal sebesar Rp 44,00 juta.
5. Standar biaya pembayaran atas honorarium kedeputian penindakan tidak sesuai ketentuan.
6. Realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp 1.29 miliar.
7. Perencanaan pembangunan gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 655.30 juta.