SHARE

Jakarta – PAN kembali ‘mbalelo’ dari pemerintah dengan tidak setuju pada UU Pemilu yang barusan disahkan di DPR. Bahkan juga PAN memohon Presiden Joko Widodo lihat apakah mereka masih tetap dipandang jadi sisi dari koalisi pemerintah atau tidak.

Ketua DPP Fraksi PAN Yandri Susanto tidak ingin menyikapi masalah reshuffle di kabinet yang dapat beresiko ke kursi PAN karna problem UU Pemilu ini. Tetapi dia yakini Presiden Jokowi lakukan reshuffle karna problem kemampuan.

” Bila problem reshuffle itu problem hak prerogratif presiden. Bila berbasiskan kemampuan, bang Asman (Menpan RB) tentu aman, ” ungkap Yandri selesai PAN walk out dari sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) awal hari.

Tetapi apabila nyatanya perombakan kabinet dikerjakan karna problem lain pilihan atau masalah politik, dia mengatakan PAN mengembalikannya pada Jokowi. Disadari Yandri, pihaknya memanglah tidak searah dengan Jokowi dalam beberapa hal termasuk juga tentang masalah Basuki T Purnama (Ahok).

” Bila dikarenakan kami tidak mensupport Ahok, tidak bersamaan searah dengan RUU pemilu ya itu beda sekali lagi parameternya. Kita serahkan sekali lagi pada pak Jokowi, jadi kami sifatnya pasif. Tidak ngoyo serta tidak ngotot, ” tuturnya.

Berkaitan apakah sekarang ini PAN masih tetap sisi dari koalisi pemerintahan Jokowi, Yandri tidak ingin menjawab gamblang. Dia jadi menyerahkannya pada Jokowi untuk menilainya.

” Bila koalisi itu kan kita koalisi dengan pak Jokowi. Silahkan pak Jokowi saja yang menilainya apakah PAN masih tetap dipandang jadi rekan koalisi atau sebagainnya, ” papar Yandri.

” Atau mereshuffle menteri dari PAN, kewenangan pak Jokowi. Namun saya tegaskan bila berbasiskan kemampuan Menteri PAN tentu aman namun bila parameternya karna argumen politik, tidak bersamaan searah dengan kajian UU berarti presiden telah berubah parameternya untuk ganti menterinya, ” paparnya.

Baca Juga  Koalisi Pro-Pemerintah, Wasekjen Golkar Tak Ingin PAN Keluar

Yandri malas menjawab masalah tempat tentu PAN sekarang ini. Apakah masih tetap didalam badan pemerintahan, atau telah keluar dari koalisi. Tetapi anggota Komisi II itu menyanggah apabila dimaksud PAN sering berseberangan dengan Jokowi atau pemerintah.

” Tidak selamanya kan baru saya katakan barusan (masalah) pak Ahok serta ini saja yg tidak searah, yang lain kita searah, ” tukas Yandri.

Seperti di ketahui, PAN menampik turut gabung dengan PDIP cs yang ikuti pilihan pemerintah pada gosip krusial kajian UU Pemilu. Dengan partai oposisi, PAN mengambil keputusan untuk walk out di ketentuan sidang paripurna larut malam barusan.

Enam fraksi pendukung pemerintah dalam rapat paripurna RUU Pemilu pilih paket A, yaitu satu diantara isi pasalnya masalah ambang batas mengajukan capres sebesar 20-25%. Mereka yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, serta Hanura.