SHARE

Jakarta – PAN menampik kembalinya ke UU Pemilu lama bila kajian RUU Pemilu sekarang ini buntu atau deadlock. PAN menilainya juga akan ada opini negatif bila kembali pada UU Pemilu lama.

” Tentu ada opini yang terbentuk ini yang tidak benar-benar siapa, yang takut berkompetisi siapa, yang ingin fair siapa, kan terlihat kelak, ” tutur Ketua DPP PAN tutur Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Tetapi bila kembali pada UU lama, PAN menyerahkan pada pemerintah. PAN juga siap memikul kemungkinan bila pemerintah menarik diri dari kajian RUU Pemilu.

” Kami tidak sepakat ke UU lama, namun itu hak pemerintah, apapun akhirnya di terima. Ini kan rezimnya parpol, apa yang di sampaikan parpol, ya pemerintah turut. Namun, bila pemerintah menarik diri, kami tidak dapat apa-apa, ” katanya.

Seperti di ketahui, sekarang ini gosip krusial RUU Pemilu belum ditetapkan. Pemerintah tawarkan tiga pilihan jika tidak ada juga perjanjian dalam RUU Pemilu. Satu diantaranya kembali pada UU lama.

” Atau bila tak ada perjanjian serta inginnya musyawarah mufakat, pemerintah miliki tiga pilihan. Pilihan pertama terima bersama anggota Pansus DPR musyawarah mufakat, ” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

” Terima putusan hari Kamis karna ada problem krusial dibawa ke paripurna untuk di ambil ketentuan, atau pemerintah kembalikan ada UU lama. Toh, UU lama sama juga tidak ada perubahan, ” sambungnya.

Ada juga 5 gosip krusial RUU Pemilu yang belum juga di ambil ketentuan yaitu :
1. Pengaturan dapil DPR
2. System Pemilu
3. Cara konversi suara
4. Ambang batas capres (presidential threshold)
5. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)