SHARE

Sidang praperadilan Miryam S Haryani versus Komisi Pemberantasan Korupsi digelar untuk kedua kalinya di PN Jaksel, Senin (15/5).

Sidang pertama dilangsungkan pekan lalu, namun kemudian ditunda karena tak ada perwakilan KPK yang datang.

Mengapa KPK tak datang? Alasan KPK, karena mereka tak memperoleh pemberitahuan dari PN Jaksel.

Namun  alasan itu ditampik PN Jaksel.

Panggilan kepada KPK sudah dikirim beberapa hari sebelum sidang pertama praperadilan itu digelar.

Panggilan untuk menghadiri sidang hari Senin (15/5) ini juga sudah dikirim beberapa hari sebelumnya.

Diketahui kemudian, KPK sengaja tak menghadiri panggilan sidang pertama pada Senin (8/5) lalu karena mereka menganggap PN Jaksel tak perlu menyidangkan gugatan tersebut.

Hal itu pula yang mereka sampaikan pada persidangan praperadilan kedua, Senin ini.

sidangku2

KPK yang diwakili Setiadi, dari tim kuasa hukumnya, beranggapan bahwa sidang praperadilan tidak berwenang memeriksa subtansi perkara.

“Permohonan dari kuasa hukum Miryam itu sudah masuk subtansi perkara,” kata Setiadi.

Sebaliknya, tim kuasa hukum Miryam meminta hakim tunggal Asiadi Sembiring untuk menyatakan status tersangka Miryam tidak sah.

Selain itu, mereka juga meminta agar surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan KPK terhadap Miryam dinyatakan tidak sah.

Setiadi membalas. “Praperadilan ini mestinya tidak menangani atau memeriksa substansi atau pokok perkara. Jadi hanya menangani atau memeriksa hukum acara yang dilaksanakan KPK terhadap pemohon.”

“Bahwa dalam hal ini seharusnya para pihak ya, baik pemohon atau termohon dan pengadilan juga bisa menghargai dan mengikuti aturan yang sudah ada. Contoh, tadi disampaikan juga, ternyata pemohon mau menyampaikan dan meminta menghadirkan tapi itu bukan kewenangan praperadilan. Jadi UU oleh pihak, baik itu UU KPK, UU advokat oleh advokat, juga harus dilaksanakan sama-sama,” ujar Setiadi, yang Kabiro Hukum KPK itu.

Baca Juga  TJ di Bully Netizen, Coba Selamat Sendiri

Terakhir, Setiadi seperti melontarkan kalimat kuncian, bernada ancaman.

“Jangan coba-coba untuk keluar dari koridor. Kami sudah aturan jelas, kami akan bacakan semua, argumentasi kami, alasan kami, pertimbangan hukum kami. Kami hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh hakim tadi dan tentunya kami tidak akan mundur dalam penyidikan ini. Tidak boleh sedikit pun dalam upaya pemberantasan korupsi karena masyarakat juga dirugikan,” Setiadi menegaskan.

Jawaban KPK atas gugatan Miryam S Haryani resminya akan dibacakan pada persidangan Selasa (16/5) besok.