SHARE

Aktivis Komunitas Orang-orang Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilainya, keluarnya Fraksi Gerindra dari Panitia Spesial Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat, juga akan makin merugikan citra pemerintah.

Menurutnya, Pansus yang dipandang akan melemahkan KPK itu cuma di isi oleh enam fraksi yang semua yaitu pendukung pemerintah.

Pansus saat ini terbagi dalam perwakilan anggota Fraksi PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, serta PAN.

” Dengan cuma beranggotakan fraksi-fraksi pendukung pemerintah minus PKB, kehadiran Pansus ini dapat juga akan mengakibatkan kerusakan citra pemerintah yang hingga saat ini masih tetap menyebutkan support pada KPK, ” kata Lucius waktu dihubungi Kompas. com, Rabu (26/7/2017).

Lucius menyebutkan, jadi aneh saat cuma fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang selalu menggerakkan Pansus ini.

Ia percaya bukanlah kebutuhan pengawasan sebenarnya yang tengah dikerjakan Pansus pada KPK.

” Mungkin saja ini tanggapan sentimentil fraksi pendukung Pansus atas kerja KPK yang tengah mengusut korupsi e-KTP, ” kata Lucius.

Ia menilainya, tindakan Gerindra yang keluar dari pansus tidak dan merta cuma mempunyai tujuan untuk mencapai simpati umum karna kerja pansus yang punya masalah.

Walau demikian, semakin banyak didorong oleh unsur politik saat kekalahan Gerindra dari parpol pendukung pemerintah dalam pengambilan ketentuan RUU Pemilu.

Menurut Lucius, momentum pengesahan RUU Pemilu itu yang buat tempat Gerindra di Pansus Angket KPK jadi ‘kesepian’.

Kemunculannya di Pansus malah untungkan partai-partai koalisi pemerintah yang terasa dikuatkan oleh hadirnya Gerindra yang oposisi.

” Ini memberi legitimasi untuk misi partai-partai pengusung angket yang sebagian besar adalah pendukung pemerintah. Kesadaran itu yang lebih kuat mendorong Gerindra cabut dari Pansus, ” tutur Lucius.

Argumen keluar dari Pansus

Terlebih dulu dikabarkan, Partai Gerindra menarik diri dari keanggotaan Pansus Angket KPK.

Partai pimpinan Prabowo Subianto itu berasumsi pembentukan Pansus yang dinilai punya masalah jadi satu diantara argumennya.

” Argumen pertama untuk membuat pansus itu kan ada prasyarat. Bicara pembentukannya Ketua Pansus saat ini tidak penuhi prasyarat yang sesuai sama Tatib (tata teratur) DPR serta Undang-undang MD3, ” tutur Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa waktu dihubungi, Senin (24/7/2017).

Argumen yang lain yaitu sering diselenggarakan agenda dadakan. Umpamanya, masalah keberangkatan Pansus ke instansi pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Desmond menyebutkan, pihaknya tidak sepakat, tetapi pansus tetaplah pergi.

” Saya katakan tidak sepakat namun mereka tetaplah pergi. Saya katakan bila mereka pergi, Gerindra juga akan keluar. Nah, berikut yang buat kami tidak dapat, ” lanjut Desmond.