SHARE

Panitia Spesial Hak Angket KPK juga akan berjumpa Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita, Selasa (11/7/2017) siang, untuk memohon beberapa pandangan.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Taufiqulhadi mengemukakan, Romli juga adalah penggagas Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

” Prof Romli butuh kami mencari pendapat karna kami mengira sebenarnya dalam penyidikan, KPK itu beberapa hal yang dilanggar dengan tidak memedulikan, pertama KUHAP, lalu dilanggar hak-hak seorang, hak asasi seorang, ” tutur Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Pansus mempertanyakan, apakah karna KPK adalah instansi superbody lalu pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan bisa ditolerir.

Satu diantara pelanggaran yang dikerjakan, kata Taufiqulhadi, yaitu kontrol saksi tanpa ada didampingi kuasa hukum.

Masalah yang lain masalah tata kelola biaya serta tata kelola yang lain.

” Kami menginginkan lihat dahulu sejauh mana sangkaan-dugaan yang kami anggap tidak seimbang, tidak cocok pada hak asasi manusia, ” ucap Politisi Partai Nasdem itu.

Terkecuali Romli, pansus juga sudah memohon input dari Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Senin (11/7/2017) tempo hari.

Satu diantara pandangan yang di uraikan Yusril yaitu DPR bisa lakukan angket pada KPK.