SHARE

Yogyakarta – Beberapa ratus dosen Kampus Gadjah Mada (UGM) di tandatangani pernyataan sikap support untuk KPK. Berisi mereka menampik Hak Angket DPR pada KPK.

Koordinator tindakan yang adalah Dekan Fakultas Hukum UGM, Prof Dr Sigit Riyanto SH LLM menyebutkan kalau kehadiran Pansus Hak Angket KPK tidak mempunyai legitimasi.

” Banyak wacana serta kenyataan yang telah mengemukakan kalau pansus ini dengan legal ataupun moral tidak mempunyai legitimasi. Ini jadi sikap UGM, ” tutur Sigit selesai jumpa pers masalah pergerakan dosen UGM tolak Hak Angket KPK di Balairung UGM, Senin (10/7/2017).

Menurut dia, sistem yang sekarang ini berjalan di DPR berlawanan dengan pergerakan bangsa dalam rencana memberantas korupsi. Usaha yang melawan pergerakan anti korupsi, lanjut Sigit adalah pergerakan anti peradaban.

” Bila kita membuat serta lalu kita menggelorakan pergerakan anti korupsi bermakna kita berperan dalam perbaikan peradaban bangsa ini, ” katanya.

Sigit berikan mengemukakan hal semacam ini dapat diliat satu diantaranya dari intervensi DPR pada sistem hukum yang saat ini masih tetap jalan di peradilan.

” Ke-2, mereka (Pansus Angket KPK) menjumpai mereka yang telah terpidana, untuk tindak kriminil korupsi, ” tutur Sigit.

UGM sekarang ini masih tetap selalu menyatukan tandatangan dari dosen-dosen di universitas ini untuk meneken dengan resmi sikap ini. Sampai hari ini telah sekitaran 400 dosen yang menandatanganinya.

Ditargetkan ada 1. 000 dosen UGM yang juga akan mendeklarasikan sikap mensupport KPK serta menampik Hak Angket KPK pada 17 Juli 2017 yang akan datang.

” UGM menginginkan meletakkan konteks pergerakan yang lebih luas (pada 17 Juli 2017), yaitu UGM berintegritas. Kalau pemberantasan korupsi, pembangunan integritas jadi sistem yang berkepanjangan. Ini cuma adalah pergerakan awal, ” bahas Sigit.