SHARE

JAKARTA — Panitia Spesial Angket DPR pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan mendatangkan Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita dalam rapat dengar pendapat umum dengan pansus angket KPK pada Selasa (11/7). Hal semacam ini adalah rangkaian aktivitas penyelidikan Pansus Angket KPK pada KPK, sebelumnya setelah pansus lebih dulu mengundang Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra pada Senin (10/7) tempo hari.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Teuku Taufiqulhadi membuka Pansus akan memohon pandangan Romli jadi pakar hukum pidana terkait temuan pansus angket pada sangkaan penyimpangan yang dikerjakan KPK. Terlebih di ketahui Romli jadi satu diantara penggagas Undang-undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

” Karenanya Prof Romli butuh kita mencari pendapat karna kami mengira sebenarnya dalam penyidikan, KPK itu beberapa hal yang dilanggar dengan tidak memedulikan, pertama KUHAP, lalu dilanggar hak-hak seorang, ” tutur Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/7).

Menurut dia, KPK juga sering mengklaim jadi instansi superbody karna keindepenannnya yang lalu membuat instansi itu tidak dapat dikritisi. Karena itu, pada Pakar Hukum Pidana dari Kampus Padjadjaran itu, Pansus juga akan memohoni pandangannya berkaitan hal itu. Terlebih dengan// superbody// itu membuat KPK dapat punya potensi lakukan pelanggaran.

” Nah bila superbodi bisa tidak mematuhi hak-hak sesuai sama itu tidak? Kami mengira kalau ada pelanggaran itu, serta kami juga akan tanyakanlah beberapa hal itu. Yang paling pas kita tanyakanlah hal itu yaitu pada seseorang penggagas uu itu serta pakar hukum pidana, ” katanya.

Mengenai Politikus Partai Nasdem itu juga membuka yang juga akan disuruhi pandangannya juga terkait masalah sangkaan pelanggaran pada tata kelola biaya serta tata kelola yang lain di KPK. ” Kita saksikan itu daja dahulu, ” katanya.

Baca Juga  Jika Densus Tipikor Terbentuk, KPK Bisa Dibubarkan

Terlebih dulu juga pansus lebih dulu memohoni pandangan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra pada Senin (10/7) tempo hari, sehubungan dengan kedudukan KPK serta keabsahan DPR memakai hak angket pada KPK. Sesaat sebelumnya mengundang beberapa pakar, Pansus juga di ketahui lebih dulu berjumpa dengab Tubuh Kontrol Keuangan (BPK) RI untuk ketahui laporan audit keuangan KPK.

Lantas disusul hari setelah itu berkunjung ke narapidana masalah korupsi di Instansi Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung untuk memohon narasi napi korupsi terkait sistem penyidikan di KPK.