SHARE

JAKARTA – Pemanggilan Muchtar Effendi serta keponakannya Niko Panji Tirtayasa dikerjakan Pansus untuk menggali kemampuan KPK sampai kini.

Anggota Pansus Angket KPK, Ahmad Sahroni, menyebutkan apabila keterangannya tidak dapat dibuktikan, pihak yang dirugikan dapat memberikan laporan pada Polri.

Sahroni menyanggah tegas kabar berita tentang tudingan pemanggilan bekas narapidana koruptor jadi usaha memojokkan KPK.

Ia menyatakan Pansus sekarang ini bertindak menyelidiki ada tidaknya pelanggaran dikerjakan KPK dalam kewenangannya jadi penegak hukum masalah korupsi.

“Muchtar serta Niko ada di Pansus dengan rapat terbuka untuk umum supaya orang-orang tahu bagaimana beberapa peristiwa dihadapi mereka yang telah bisa titel terpidana namun tak ada kenyataan yang sesungguhnya, ” terang Sahroni dalam info tertulis, Rabu (26/7/2017).

Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat itu, Muchtar serta Niko mengakui alami yg tidak diijinkan dalam hukum.

” Telah dipenjara juga belum juga jadikan tersangka, ” tutur Sahroni.

Ia juga memohon mereka yang mendiskreditkan usaha Pansus Angket KPK tidak sebatas bicara tidak ada pembuktian, termasuk juga beberapa akademisi.

“Seorang akademisi itu harus verniciata atas data primer yang teruji. Janganlah sebatas bebrapa tuturnya, ” tuturnya.

Menurutnya, bila memakai data sekunder jadi sumber dari data itu mesti teruji sahih.

” Umpamanya telah dipublikasikan, ” kata anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem ini.

Sahroni memohon semuanya pihak tidak butuh cemas Pansus Angket juga akan mengkerdilkan KPK.

“Enggak butuh takut sesungguhnya. Wong terbuka kok rapat pansus ini. Janganlah kuatir buat opini dengan memohon pertolongan umum, ” ucap Sahroni.

Ia juga memohon kjangan melibatkan presiden dalam kerja Pansus angket KPK.

“Dan janganlah sertakan presiden. Hasil dari pansus juga akan dilaporkan ke presiden. Setelah itu presiden tetapkan sikap berdasar hasil laporan pansus, ” tuturnya.