SHARE

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan kalau dana pertolongan partai politik tidak dapat dipakai dengan serampangan. Sebab, kenaikan itu diperuntukkan untuk penguatan partai.

Dengan hal tersebut, sebagian besar peruntukannya mesti berbentuk kebutuhan partai pada umumnya.

” Umpamanya, untuk kaderisasi, atau beberapa aktivitas partai beda yang dapat dipertanggungjawabkan, ” tutur Tjahjo di Jakarta, Senin (10/7/2017).

Dana pertolongan dari negara untuk partai politik, di ketahui juga akan naik dari Rp 108 jadi Rp 1. 000 per nada. Kenaikan dana parpol ini, mulai berlaku pada 2018 yang akan datang.

Tjahjo menyebutkan, pemakaian dana pertolongan tidak diperbolehkan untuk kebutuhan politik sebagian gelintir orang di internal partai. Juga tidak ditujukan kebutuhan pribadi.

Ditegaskannya, ketetapan itu mesti dipenuhi, hingga semuanya pengeluaran yang dikerjakan mesti terdaftar.

” Kelak diaudit oleh BPK (Tubuh Pemeriksa Keuangan) tiap-tiap tahun, ” kata dia.

Bila waktu diaudit tidak clear, bukanlah mustahil, dana pertolongan itu juga akan dihentikan pada tahun setelah itu.

Oleh karenanya, dia mengimbau pengurus partai supaya memakai pemakaian uang rakyat itu semaksimal mungkin saja sesuai sama ketetapan.