SHARE

Jakarta – Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria menyayangkan sikap pemerintah yang ngotot presidential threshold 20 %. Menurut Riza, yang memiliki hak mengusung capres yaitu parpol, bukanlah pemerintah.

” Nah, ini PT (presidential threshold) belum juga usai. PT ini, saya heran kok pemerintah ngotot? Walau sebenarnya yang miliki kewenangan angkat capres parpol atau paduan parpol, pemerintah tidak mempunyai kewenangan, ” tutur Riza dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Seperti di ketahui, pemerintah lewat Kemendagri berkali-kali mengemukakan kalau presidential threshold yang baik sebesar 20 %. Riza mengemukakan, karna saran itu kajian RUU Pemilu tidak kunjung usai.

” Mulai sejak awal saya animo yang di sampaikan Mendagri serta Presiden kalau RUU Pemilu domain DPR. Berilah keleluasaan pada DPR untuk mengelola. Dalam perjalanan, ada satu pasal yang belum juga bergerak, saya berikan pemerintah tidak ada kewenangan, ” terang Riza.

Politikus Gerindra ini menyebutkan, sekarang ini telah tidak diperlukan sekali lagi presidential threshold. Hal itu berdasar pada putusan MK masalah Pemilu serentak.

” Ke-2, PT ini karna serentak telah banyak pakar, pakar, menyebutkan ini ilegal bila ada PT. Waktu pemilu 2019 memakai Pemilu 2014? Kelak parlemen yang duduk 2019 ada parpol baru serta ada parpol yg tidak, ” urainya.

Baca Juga  Waketum Gerindra akan Bicara ke Prabowo Usai Didukung Amien Rais