SHARE

JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilainya kebijakan lima hari sekolah (full day school) semakin banyak memiliki kandungan mudarat dibanding maslahatnya. Kebijakan lima hari sekolah dapat dibuktikan membuat daya orang-orang tersedot serta repot dengan perbincangan serta kegaduhan dalam menyikapinya.

Sekjen PBNU HA Helmy Faishal Zaini menyebutkan, kebijakan masalah lima hari sekolah itu sebenarnya tidak cuma tidak diterima oleh kelompok orang-orang pesantren saja, banyak kelompok diluar pesantren yg tidak setuju dengan kebijakan itu.

“Akan terdapat beberapa perubahan mendasar bila kebijakan ini dipaksakan. Sebab kenyataannya orang-orang yang terdampak begitu luas. Kebijakan itu mesti semaksimal mungkin saja hindari mudarat. Serta full day school ini dapat dibuktikan semakin banyak melahirkan mudarat, ” katanya, Selasa (11/7).

Karenanya, lanjut dia, kebijakan full day school (FDS) itu mesti dibatalkan oleh Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud). Terlebih, menurutnya, berdasar pada launching survey tanda dari satu majalah nasional mengungkap kalau dari 6. 889 responden sejumlah 4. 827 atau sekitaran 69 % responden menyebutkan kalau kebijakan full day school tidak pas dikerjakan.

“Fungsi pemerintah itu ambil kebijakan dalam beberapa hal yang basisnya yaitu kemslahatan serta masukan dari orang-orang. Spesial masalah problem pendidikan ini, kan keadaan telah teratur dengan baik, janganlah jadi membuat kebijakan yang punya potensi menyebabkan kagaduhan, ” kata Helmy.

Baca Juga  PBNU Tanyakan Komitmen Liga Arab Atas Masalah Palestina