SHARE

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mensupport diterbitkannya Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Pembubaran Organisasi Orang-orang.

” PBNU mensupport. Karna sampai kini belumlah ada beberapa penyusunan yang lebih tehnis, ” tutur Helmy, waktu dihubungi Kompas. com, Selasa (11/7/2017) malam.

” Jadi perppu ini kan yaitu dalam rencana lakukan beberapa hal yang dipandang dibutuhkan oleh negara, ” kata dia.

Helmy meneruskan, perppu ini jadi begitu perlu supaya pemerintah dapat mencegah beberapa gerakan atau benih ke arah terorisme, radikalisme, atau ormas yang dapat dibuktikan bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila.

” Dasarnya kami mensupport, ” tutur Helmy.

Masalah kecemasan bila perppu ini jadi dipakai sewenang-wenang untuk membubarkan ormas yang berseberangan dengan pemerintah, Helmy mengharapkan hal tersebut tidak berlangsung.

Karenanya, PBNU juga akan mengawal proses perppu itu.

” Ya maka dari itu itu kita tetaplah mesti mengawal, jangan pernah itu jadi alat politik, namun ini memanglah jadi alat negara, ” tutur Helmy.

Terlebih dulu, Presiden Joko Widodo dimaksud telah meneken Perppu mengenai Pembubaran Organisasi Orang-orang, pada Senin (10/7/2017).

Perppu Pembubaran Ormas ini keluar jadi satu diantara langkah pemerintah untuk membubarkan organisasi orang-orang anti-Pancasila. Satu diantaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah pernah memperhitungkan jalan pengadilan untuk membubarkan ormas anti-Pancasila. Tetapi, jalur itu dinilai sangat panjang serta berliku.

HTI juga menentang langkah pemerintah yang menerbitkan Perppu Pembubaran Ormas.

Menurut Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, HTI juga akan berjumpa dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, sebagai kuasa Hukum HTI, pada Rabu (12/7/2017) besok, untuk melawan langkah pemerintah itu.