SHARE

Beberapa pedagang selatan Stasiun Tugu yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karso mendatangi Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Jalan Wolter Monginsidi, Kota Yogyakarta, Selasa (11/7/2017).

Kehadiran mereka dengan Instansi Pertolongan Hukum (LBH) Yogyakarta itu untuk menyampaikan PT Kereta Api Indonesia Daop VI yang sudah menggusur kios di Jalan Pasar Kembang pada Rabu (5/7/2017).

” Kami kesini supaya ORI dapat lakukan pemeriksaaan ada sangkaan maladministrasi. Karna kami menilainya sebagian tanda-tanda yang disangka bentuk maladministrasi yang dikerjakan PT KAI dalam sistem penggusuran pedagang di Selatan Stasiun Tugu, ” kata Yogi Zul Fadhli, kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta, pada wartawan di kantor ORI, Selasa.

Pertama, disebutkan Yogi, PT KAI Daop VI menuangkan sebagian basic hukum dalam surat peringatan yang dilayangkan ke pedagang untuk lakukan penggusuran. Satu salah satunya ketentuan daerah yang di keluarkan Pemerintah DIY mengenai pengaturan pedagang di trotoar.

Tetapi basic hukum itu tidak cocok dengan pekerjaan PT KAI yang statusnya jadi Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN).

” Peranan pengawasan serta pengendalian pedangag di trotoar itu adalah kewenangan pemerintah daerah, baik kota ataupun propinsi. BUMN yg tidak mengurus hal berbentuk umum, sesaat pedestrian yang menginginkan mereka bangun itu adalah fasilitas umum yang jadi kewenangan pemda, ” tutur Yogi.

Ke-2, kata Yogi, PT KAI terasa mempunyai hak gunakan atas tanah yang terlebih dulu berdiri beberapa puluh kios itu sesudah memperoleh surat kekancingan dari Keraton Yogyakarta pada 16 Desember 2015.

Tidak konsisten

Walau sebenarnya, kata dia, tanah berstatus Sultan Ground di DIY telah tidak ada sekali lagi mulai sejak 1984. Penghilangan tanah berstatus Sultan Ground itu juga diperkuat ketentuan presiden serta ketentuan menteri dalam negeri saat itu.

” Berarti saat PT KAI menyebutkan ini tanah Keraton hingga terasa miliki hak gunakan itu terang salah kaprah karna telah dihapus mulai sejak 1984, ” tutur Yogi.

Diluar itu, Yogi memberikan, ada hal yg tidak berkelanjutan dalam basic hukum yang dituangkan PT KAI Daop VI dalam surat peringatan penggusuran itu. Sebab, PT KAI Daop VI juga memakai surat dari KPK, yakni pengelolaan aset punya negara dalam hal semacam ini di lingkungan PT KAI, untuk menggusur beberapa pedagang.

” Jadi yang benar yang mana, ini tanah kekancingan atau aset negara. Ini hal yg tidak singkron pada basic hukum satu dengan basic hukum yang beda. Ini tanda bertanya besar juga, ” ucap Yogi.

Ke-3, lanjut Yogi, surat yang dilayangkan PT KAI pada beberapa pedagang sebelumnya penggusuran itu dipandang tidak terang. Sebab, dalam surat peringatan itu, PT KAI tidak memberikan nama pedagang, nomor kios, nama kios, serta alamat yang pasti hingga menyalahi etika dalam surat menyurat.

” Ini jadi problem karna surat yang didapatkan itu mesti konkret serta perorangan. Ini bertentangan dalam tata usaha negara. Surat itu juga tidak mematuhi azas kepatuhan, karna terkecuali dilayangkan tanpa ada maksud yang pasti, berdasarkan penjelasan pedagang, yang memberi surat bukanlah pegawai malah orang diluar PT KAI, ” tutur Yogi.

Tanda-tanda maladministrasi itu, kata Yogi, sudah di sampaikan pada ORI untuk dapat selekasnya dilakukan tindakan. Gagasannya, pihaknya serta pedagang akan menyampaikan penggusuran itu ke Komnas HAM. Sebab, penggusuran itu juga bentuk pelangaran hak atas ekonomi serta pekerjaan menyusul pemiliki kios adalah pedagang resmi.

Menurutunya, kehadiran beberapa pedagang juga ditata dalam ketentuan Pemerintah Kota Yogyakarta.

” Mereka mempunyai kartu bukti pedagang serta patuh bayar retribusi. Oleh karena itu mereka pedagang resmi yang perlu dilindungi, ” kata Yogi seraya mengatakan pihaknya akan memajukan tuntutan ke pengadilan menyusul ada tanda-tanda pelanggaran perdata serta tata usaha negara.

Tanah negara

Lutfy Mubarok, staf Pembela Umum LBH Yogyakarta, menyebutkan, bangunan kios yang sudah digusur sejatinya ada diatas tanah negara.

Sesuai sama histori, pedagang yang geser ke Jalan Pasar Kembang pada th. 70-an itu adalah pindahan dari pasar di Jalan Panembahan Senopati. Mengenai tempat yang berada di Jalan Pasar Kembang itu disiapkan Pemerintah Kota Yogyakarta yang saat itu di pimpin Sujono Ay.

Menurut dia, kehadiran beberapa pedagang itu juga sudah diputuskan dalam Ketentuan Wali Kota (Perwalkot) Nomor 13 th. 2010 mengenai panduan tehnis Perda 2 th. 2009 mengenai pasar. Dalam perwalkot itu, ia menyebutkan, pasar yang berada di Jalan Pasar Kembang adalah pasar dengan batas-batas spesifik.

” Batas selatan itu trotoar bagian selatan, sedang batas bagian utara itu tembok ujung utara kios, ” ucap Lutfy.

Mengenai Pasar Kembang adalah pasar kelas 4 seperti Pasar Terban, Pasar Lempuyangan, Pasar Telo, serta yang lain. Begitu, PT KAI semestinya tidak memiliki hak lakukan penggusuran serta pembongkaran dengan paksa.

” Pasar disana (Jalan Pasar Kembang) telah diputuskan pemerintah, dengan hukum pasar itu ada. Beberapa pedagangnya juga mempunyai kartu bukti pedagang, ” tutur Lutfy.

Manajer Humas PT KAI Daop VI, Eko Budiyanto, menyebutkan, pihaknya mempersilakan pedagang yang kiosnya sudah dibongkar pada Rabu (5/7/2017) untuk mengadu ke ORI. Pihaknya tetaplah yakini kalau pembongkaran serta penggusuran telah sesuai sama ketentuan serta prosedur yang berlaku.

” Kami lakukan apa yang dikerjakan ditempat beda. Jadi kami tertibkan tempat tinggal sendiri, ” tutur Eko.

Ia menyebutkan, pihaknya juga akan selekasnya membuat jalur pedestrian di tempat kios-kios itu kurun waktu dekat ini.

” Terserah apa kata pedagang, monggo apa kata pedagang, silahkan ingin mengadu ke mana, ” ukar tandas Eko.