SHARE

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR RI, Yandri Susanto menjelaskan, pihaknya menyerahkan pada pengadilan masalah pembubaran organisasi orang-orang.

” Bila sampai kini kan kami serahkan ke pengadilan. PAN tidak dapat menilainya HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) salah atau tidak salah, ” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

” Karna telah dipandang oleh Menko Polhukam punya masalah, jadi itu (semestinya) ditest di pengadilan karenanya amanat undang-undang, ” katanya.

Menurut Yandri, kondisi sekarang ini belum juga menekan untuk di keluarkan ketentuan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Ormas dinilai sangatlah detil mengatur masalah kehadiran ormas.

Ketentuan itu dari mulai pembinaan, pelajari, pemantauan, sampai pembubaran. Menurut Yandri, ukurannya juga terang, saat pemerintah hadapi ormas yang dinilai mengganggu kestabilan negara serta bertolak belakang dengan bebrapa basic negara.

” Apakah itu telah dikerjakan sampai kini? Jangan pernah perppu itu juga bukanlah merampungkan problem jadi menaikkan problem, ” kata Ketua DPP PAN itu.

Jadi negara hukum, lanjut Yandri, Indonesia semestinya memprioritaskan jalur hukum supaya ada kepastian hukum. Dengan hal tersebut, bukanlah membubarkan berdasar pada subyektivitas dari pemerintah.

Anggota Komisi II DPR itu cemas sikap pemerintah menerbitkan perppu ini malah juga akan tidak mematuhi kebebasan berserikat serta berkumpul, sesuai sama amanat Undang-Undang Basic 1945.

” Punya potensi untuk kita jadi terhambar mengemukakan pendapat di depan umum, mengkritik dsb, ” ucap Yandri.

Presiden Joko Widodo terlebih dulu diberitakan telah meneken Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Pembubaran Organisasi Orang-orang.

Sedetailnya masalah Perppu Pembubaran Ormas itu juga akan di sampaikan segera oleh Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum serta Keamanan, Wiranto.

” Juga akan di sampaikan segera oleh Pak Menko Polhuman di Istana, ” tutur Staf Spesial Presiden Bagian Komunikasi Johan Budi Saptopribowo di Kompleks Istana Presiden, Selasa (11/7/2017).

Di ketahui, Perppu Pembubaran Ormas ini keluar jadi satu diantara langkah pemerintah untuk membubarkan organisasi orang-orang anti-Pancasila. Satu diantaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah pernah memperhitungkan jalan pengadilan untuk membubarkan ormas anti-Pancasila. Tetapi, jalur itu dinilai sangat panjang serta berliku.