SHARE

Jakarta – Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menuding pemerintah akan menjegal Prabowo Subianto untuk kembali maju di Pilpres 2019. Tudingan ini berdasarkan pada ngototnya pemerintah supaya presidential threshold 20 %.

” Partai-partai itu ingin membikin calon tunggal, jikalau ada yang beda ya boneka saja. Serta saya sangka itu tidak bagus untuk demokrasi. Janganlah ini jadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo, ” tutur Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Seperti di ketahui, Gerindra sampai kini memohon supaya presidential threshold dihapus. Di bagian beda, pemerintah serta parpol pendukungnya menginginkan presidential threshold 20 %.

RUU Pemilu masih tetap belum juga menjangkau titik temu sekarang ini. Fadli menyebutkan Gerindra berkukuh pada pandangannya serta telah bersiap untuk memajukan tuntutan ke MK jika ada presidential threshold di UU Pemilu nanti.

” Menurut saya, yang ada saat ini itu pemerintah tengah berupaya untuk menjegal Pak Prabowo untuk jadi calon serta ini tidak masuk akal. Pasti kita juga akan tempuh semuanya beberapa langkah termasuk juga lakukan Judical Review di MK serta beberapa cara yang beda agar demokrasi kita tetaplah dalam ketentuan, ” tegas Fadli yang menjabat jadi Wakil Ketua DPR RI.

Fadli menerangkan kecurigaannya mengenai penjegalan pada Prabowo diliat dari ngototnya pemerintah serta partai pendukung pemerintah tetaplah ada presidential threshold. Sedang menurut dia bila diliat dari ketentuan MK telah tak ada sekali lagi presidential threshold.

” Iya, kami tetaplah memiliki pendapat kalau sebenarnya tak ada sekali lagi PT bila kita memerhatikan sebagai ketentuan MK. Jadi harusnya perbincangan PT tak ada sekali lagi, semestinya. Namun kan ini dipaksakan jadi ketentuan politik bukanlah ketentuan hukum kontitusional kita, ketatanegaraan kita, ” jelas Fadli.
” Problemnya mereka menggunakan threshold yang lama, yang telah basi. Pemilu 2014 yang telah digunakan pilpres 2014. Dengan logika akal sehat telah tidak masuk akal. Terkecuali dia tidak serentak, ” imbuhnya.

Baca Juga  Fadli Zon Lapor Polisi dan Tunjuk Pengacara

Fadli menyebutkan logika pemerintah berkaitan hal semacam ini betul-betul tidak masuk akal. Ia berasumsi ini yaitu permainan politik.

” Bila saat ini kan tidak fair, jadi tidak masuk akal. Logika pemerintah itu benar-benar logika yg tidak masuk akal. Saya sangka logika itu yaitu logika untuk menjegal, ” kata dia.

Fadli lihat Partai Golkar serta PPP yang th. 2014 lantas jadi Koalisi Merah Putih (KMP), tetapi sesudah pilpres konfigurasi jadi beralih.

” Dahulu ada koalisi besar, KMP-KIH. Namun koalisi tersebut telah tak ada sekali lagi. Lalu saat ini pemerintah berupaya menggalang koalisi yang sebesar-besarnya dengan nada parpol dengan threshold yang ingin dikuasai, didominasi hingga kelak tak ada calon beda, ” tutup Fadli.