SHARE

Dugaan tindakan permufakatan jahat yang dituduhkan Kejaksaan Agung pada Setya Novanto, dianggap tidak berdasar. Justru sebaliknya Maroef Syamsudin yang merekam secara ilegal pembicaraannya dengan Setya dan Muhammad Riza Chalid pada 8 Juni 2015 di Pacific Place dianggap sebagai upaya penjebakan.

Pendapat hukum atau legal opinion dari DR Chairul Huda, SH, MH, Ahli Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, menyatakan jika adanya upaya menjebak tersebut.

Secara garis besar Chairul Huda menyoroti tentang dugaan tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, dalam rekaman pembicaraan itu. Paparan ini menyingkap, bahwa yang berininsiatif melakukan pertemuan pada 8 Juni 2015 adalah Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Syamsoeddin:

“Mengacu pada dokumen-dokumen yang menjadi acuan Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini, ininsiatif diadakannya pertemuan-pertemuan tersebut, seperti pertemuan tanggal 8 Juni 2015 antara Maroef, Riza dan Novanto, justru berasal dari Maroef sendiri. Hal ini terungkap dari keterangan saudari Desi, Sekretaris pribadi Setya Novanto.

Tentunya sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan logika, jika Maroef dalam pertemuan itu, merasa dirinya tertekan atau terpaksa.  Hal ini tentunya bertentangan dengan adanya dugaan jika ada perbuatan “memaksa” yang dilakukan oleh Setya Novanto kepada Maroef. Apalagi jika dikaitkan dengan tuduhan adanya perbuatan “penyalahgunaan kekuasaan atau perbuatan melawan hukum.”

Ininsiatif pertemuan  yang berasal dari Maroef Syamsoeddin menunjukkan bahwa yang sebenarnya berkepentingan dalam pertemuan itu adalah PT Freeport atau Maroef Syamsoeddin pribadi, bukan sebaliknya. “Dari  fakta tersebut tentunya tidak mungkin bagi kejaksaan menempatkan Setya Novanto sebagai pelaku pemaksaan dalam jabatan,” ucap Chairul Huda.

Fakta itu membuat, kontruksi perbuatan pemaksaan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001, sama sekali tidak beralasan jika dituduhkan terhadap Setya Novanto. “Sekalipun hal itu masih dalam tahap percobaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang No 31 tahun 199 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 jo Pasal 53 KUHP, tetap tidak bisa,”  ungkap Chairul Huda.