SHARE

Jakarta – Hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar menampik permintaan praperadilan Hary Tanoesoedibjo. Cepi mengatakan penetapan tersangka atas Hary Tanoe yaitu sah.

” Mengadili menampik eksepsi termohon. Menampik permintaan pemohon. Mengambil keputusan penetapan tersangka pada Hary Tanoesoedibjo yaitu sah, ” kata Cepi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).

Hakim mengatakan penetapan Hary jadi tersangka sudah di dukung oleh dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, Cepi menyebutkan dalil pemohon yang menyebutkan penyidikan tidak sah mesti dikesampingkan hingga penyidikan pada Hary yaitu sah menurut hukum.

” Hakim praperadilan bisa menyimpulkan kalau alat bukti yang didapat lebih dari dua alat bukti adalah bukti yang penuhi prasyarat untuk mengambil keputusan Hary Tanoe jadi tersangka. Jadi permintaan pemohon tidak diterima, ” kata Cepi.

Seperti di ketahui, Hary Tanoe jadi tersangka karna SMS yang di kirim ke jaksa Yulianto didugakan memiliki kandungan unsur ancaman. Polisi menjerat Hary Tanoe dengan Pasal 29 UU Nomor 11/2008 mengenai ITE jo pasal 45B UU Nomor 19/2016 mengenai Perubahan UU ITE Nomor 11/2008. Ancaman pidana penjaranya 4 th..

Atas basic itu dia memohon status tersangkanya digugurkan lewat tuntutan praperadilan. Kuasa hukum Hary, Munathsir Mustaman menilainya penyidikan yang dikerjakan Polri disangka menyalahi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Munatsir mengatakan sistem penyidikan perkara masalah SMS ancaman menyalahi Pasal 109 KUHAP. Dalam pasal itu, menurut Munatsir, dijelaskan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) mesti di kirim pada terlapor serta pelapor dalam kurun saat 7 hari. Tetapi sebenarnya, sambung Munatsir, SPDP baru di kirim 47 hari lalu.

” Seperti kita kenali, penyidikan itu pada tanggal 4 Mei 2016, lalu SPDP itu baru dikerjakan pada pemohon sekitaran tanggal 20 Juni 2017, jadi ada selang saat 47 hari, ” kata Munatsir dalam sidang praperadilan, Senin (10/7).