SHARE

BIAK — Kepolisian Resort Biak, Papua tingkatkan pengawasan pemakaian sosial media di orang-orang mendekati proses pilkada serentak 2018.

Kepala Polres AKBP Hadi Wahyudi menyebutkan hal tersebut dikerjakan manfaat menghindar timbulnya perbuatan ujaran kebencian pada calon bupati manapun. Ia menyatakan lakukan fitnah, ujaran kebencian, menuduh dengan tulisan atau gambar tanpa ada bukti yang valid dalam sosial media bisa dijerat UU elektronik jadi pidana.

” Saya minta warga Biak Numfor waspada memakai sosial media, menebar berita tidak benar atau hoax bisa ditindak pidana UU tehnologi info, ” tegas Kapolres Hadi Wahyudi menyikapi ramainya ujaran kebencian di medsos mendekati pilkada serentak Biak 2018.

Ia mengaku, pilkada serentak 2018 juga berbarengan di gelar dengan pilgub Papua hingga suhu politik di Kabupaten Biak Numfor mulai memerlihatkan penambahan resistensi antar calon dengan pendukung simpatisan calon kepala daerah berkaitan.

Kapolres AKBP Hadi mengharapkan, warga Biak Numfor mesti cerdas memakai medsos dengan tidak lakukan ujaran kebencian yang memiliki kandungan unsur suku agama ras antar kelompok (SARA). Bahkan juga, menyerang kehormatan pribadi orang spesifik dengan tidak berdasarkan, menurut AKBP Hadi, bisa menyebabkan hukum hingga mesti dihindari.

” Saya mengimbau beragam elemen orang-orang yang aktif memakai medsos berbentuk facebook, WA, instagram, line serta twitter hindari penyebaran info hoax serta ujaran kebencian pada siapa saja, ” tegasnya.

Baca Juga  MK Terima Uji Materi UU Pilkada, Dua Hal Ini Dicermati KPU