SHARE

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebutkan, perubahan Ketua DPR adalah kewenangan Fraksi Partai Golkar.

Pernyataannya ini menyikapi penetapan Ketua DPR RI sekalian Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto jadi tersangka masalah sangkaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

” Bila yang menyangkut pimpinan pasti bergantung partai atau fraksinya, ” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

” Bila fraksi tetaplah memberi satu keleluasaan pada pimpinan di DPR dalam tempat pimpinan, saya fikir tak ada problem sepanjang belum juga inkrah. Terkecuali dari partainya memajukan perubahan, ” lanjut dia.

Mengenai berkaitan dengan keanggotaan Novanto jadi anggota DPR, kata Fadli, ditata dalam Undang-Undang Nomor 17 Th. 2014 tpsi yang Diusut KPKKasus-kasus Koruentang MPR, DPR, DPD, serta DPRD (UU MD3).

Bila yang berkaitan meniti usaha hukum serta belum juga memperoleh putusan final atau berkekuatan hulum tetaplah, jadi yang berkaitan masih tetap jadi anggota DPR.

Hal semacam ini akan dibicarakan dalam rapat Pimpinan DPR, Selasa (18/7/2017) besok.

” Kita saksikan, kami ulas, kami klarifikasi juga berita ini lantas kelak juga akan kami rapatkan di Pimpinan DPR, mungkin saja besok. Bagaimana mengenai mekanisme kami didalam dan kami saksikan perubahan, ” tutur Politisi Partai Gerindra itu.

Penetapan tersangka

KPK mengambil keputusan Ketua DPR RI Setya Novanto jadi tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu disangka ikut serta dalam korupsi project pengadaan e-KTP.

” KPK mengambil keputusan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 jadi tersangka, ” tutur Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, Novanto disangka untungkan diri atau orang yang lain atau korporasi. Novanto juga disangka menyalahgunakan kewenangan serta jabatan. Jaksa KPK terlebih dulu yakini ada peranan Setya Novanto dalam korupsi project e-KTP.

Jaksa percaya tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2, 3 triliun itu dikerjakan bersama Setya Novanto.

Hal tersebut diterangkan jaksa KPK waktu membacakan surat tuntutan pada dua terdakwa bekas petinggi Kementerian Dalam Negeri, Irman serta Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

” Sudah berlangsung kerja sama yang erat serta sadar yang dikerjakan beberapa terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi serta Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong, ” tutur jaksa KPK Mufti Nur Irawan waktu membacakan surat tuntutan.