SHARE
Dr Syaiful Bakhri, SH, MH
Dr Syaiful Bakhri, SH, MH
“PERJANJIAN yang membentuk permufakatan jahat tidaklah tunduk pada pengertian hukum perdata. Pasalnya, perjanjian untuk melakukan kejahatan jelas-jelas perjanjian yang tidak sah.
Di antara pasal pasal tersebut, Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran otentik tentang istilah “samenspanning”. Pasal 164, mengenai orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat. Sedangkan Pasal 457 dan 462 tentang delik yang diawali dengan permufakatan.
Dengan demikian, kegiatan mereka tidak sampai permufakatan jahat semata-mata, melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.
Merujuk pada isi rekaman pembicaraan maka terurai bahwa percakapan tidak memenuhi unsur permufakatan dan permufakatan jahat .
Hal ini disadari bahwa tidak adanya mufakat atas suatu yang dibicarakan dan mutatis mutandis jahat untuk melakukan kejahatan, khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Ketiadaan mufakat jahat yang berada dalam isi rekaman tersebut menunjukkan bahawa rekaman tersebut jelas tidak menunjukkan terang benderangnya suatu perbuatan permufakatan jahat.
Konsensus antara kehendak  satu pihak dengan dengan pihak lainnya terhadap suaatu kejahatan merupakan pangkal tolak yang semestinya menjadi pokok unsur dari tindak pidana permufakatan jahat, yang hendak dituduhkan kepada Setya Novanto, Riza Chalid dan Maroef Syamsoeddin”.@@@