SHARE

Nama Agus Rahardjo ternyata sudah cukup dekat dengan kalangan media. Ini karena Agus Rahardjo sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang fenomenal, kalau tak bisa dibilang kontroversial.

Salah satu pernyataan Agus Rahardjo yang paling diingat oleh kalangan media adalah terkait ajakannya kepada masyarakat untuk meludahi koruptor.

Nah, seandainya ia terbukti terlibat ikut menerima dana dari proyek e-KTP Kemendagri, siapkah Ketua KPK itu diludahi oleh masyarakat?

Dari penelusuran Nasionalisme.net, Agus Rahardjo lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai pegawai negeri, terutama dengan menjadi anggota staf perencanaan pembangunan di Bappenas. Lulusan Teknik Sipil ITS awalnya bercita-cita menjadi kontraktor, tapi nasib membawanya menjadi PNS.

Agus juga tercatat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Namun ia memilih mundur pada 2010 karena kesibukannya di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kemendagri, sebelum akhirnya memimpin KPK.

hukuk

Sejak ikut tes calon pimpinan KPK itulah Agus Rahardjo semakin dikenali wartawan karena komentar-komentarnya yang fenomenal. Ia mengajak masyarakat meludahi koruptor. Dalam wawancaranya saat tes di gedung Sekretariat Negara, Agus mengaku kesal dengan koruptor yang berani melawan KPK.

Menurut Agus kala itu, banyak koruptor tertawa menghadapi KPK. “Ini memprihatinkan. Makanya perlu ada hukuman dari masyarakat, seperti di lingkungan sekitar tidak diajak bergaul. Diludahi juga bisa,” katanya.

Saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit & proper) test sebagai pimpinan KPK di Komisi III DPR, 17 Desember 2015, Agus Rahardjo sempat dicecar mengenai harta kekayaannya.

Agus Rahardjo dinilai tidak jujur dalam melaporkan jumlah harta kekayaannya. Dalam laporannya ke pansel KPK, ia melaporkan uang yang dimilikinya hanya Rp 20 juta, yang tersebar di empat nomor rekening.

Baca Juga  Olly Dondokambey Hadir di Sidang E-KTP Hari Ini

Belakangan diketahui bahwa jumlah harta yang dilaporkannya adalah dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2012. Ia juga sempat kelabakan ketika didesak mengenai kepemilikanmobil Honda CRV, Mitsubishi roda 4 dan Avanza.

Kendaraan tersebut tidak tercantum dalam LHKPN yang dilaporkan oleh Agus saat mendaftar sebagai capim KPK.