SHARE

JAKARTA — Ketua Umum Persatuan Entrepreneur Pengilingan Padi serta Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso menyatakan, penetapan harga referensi beras tidak cocok dengan kondisi di lapangan. Hal semacam ini mengakibatkan entrepreneur atau penggilingan padi tidak berani beli gabah atau beras diatas harga eceran teratas (HET) yang sudah diputuskan.

” Karna tidak cocok dengan fakta di lapangan, ” katanya lewat tayangan resmi, Rabu (26/7). Untuk di ketahui, pemerintah lewat Ketentuan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017 mengenai penetapan harga eceran teratas memastikan ada harga referensi beras sebesar Rp 9. 000 per kg (kg).

Hal semacam ini diperparah dengan terdapatnya penindakan segera oleh aparat yang bisa menyebabkan keadaan tidak kondusif untuk tata niaga beras di Indonesia, hingga bisa merugikan beberapa aktor perberasan dari mulai petani, penggilingan padi, pedagang beras hinnga customer. Tetapi ia memohon anggota Perpadi tidaklah perlu kuatir serta resah juga akan beragam masalah yang berkembang belakangan ini.

” Kita juga akan lakukan sosialisasi serta pendampingan dengan bersama pada semua anggota, ” tutur dia.

Ia mengharapkan hal semacam ini bisa diatasi dengan selekasnya serta aparat dapat lebih bijaksana dalam ambil aksi pada beberapa stakeholder perberasan. Meski sekian, pihaknya mensupport pemerintah dalam menyetabilkan harga beras serta bersedia untuk berkomunikasi, ditegur, dibina, diarahkan bila ada hal yang dipandang kurang sudi.

” Namun juga mengharapkan supaya aparat bisa memberi pendampingan terlebih dulu, tidak menyebabkan keresahan untuk beberapa aktor perberasan, ” lanjut dia.

Multi tafsir tentang ketentuan harga referensi ataupun beberapa ketentuan yang lain ini diinginkan bisa selekasnya diatasi hingga aktor perberasan bisa bekerja dengan tenang untuk melindungi stabilan harga beras. Seperti di ketahui, beras adalah komoditas strategis sebagai keperluan pokok orang-orang Indonesia. Oleh karenanya Perpadi ikut mensupport program pemerintah berkaitan kestabilan harga pangan terutama beras.

Ia meneruskan, jadi organisasi entrepreneur penggilingan padi, Perpadi mesti jadi acuan terwujudnya stabilisasi harga beras di market, terkecuali untuk terwujudnya ketahanan pangan nasional. Dengan Satgas Pangan, Kementerian Pertanian serta Kementerian Perdagangan, Perpadi ikut bertindak dalam menyetabilkan harga beras nasional.

Dalam peluang itu ia memohon ada sosialisasi berkaitan harga referensi serta pembinaan pada beberapa aktor usaha di bagian beras bersama dengan lembaga berkaitan. Aparat kepolisian juga disuruh supaya tidak menyebabkan gejolak yang merugikan semuanya pihak yang selanjutnya juga akan beresiko jelek pada ketahanan pangan nasional.