SHARE

Sudah pasti kalau para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terlalu sibuk untuk melakukan operasi tangkap tangan sehingga mereka seperti lupa untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang sudah menjadi tunggakan KPK.

Bisa difahami jika asyiknya para penyidik KPK untuk menuntaskan utang-utang perkara megakorupsi tersebut tak terlepas dari amnesia yang tiba-tiba dialami jajaran pimpinan KPK saat ini, yakni Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode M.Syarief.

Beberapa orang dalam di lembaga antirasuah itu sendiri menyatakan, mereka memang terlalu menyibukkan diri untuk melakukan OTT sehingga melalaikan penanganan kasus-kasus lama seperti BLBI, Century, Hambalang.

Namun, terkait OTT, para penyidik melakukannya dengan persetujuan pimpinan KPK.

Selain memprioritaskan OTT, pimpinan KPK juga seperti on fire dan bahkan terkesan membabi-buta dalam menangani kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri. Pimpinan KPK diduga memanfaatkan kasus e-KTP ini untuk meraih kepercayaan setinggi-tingginya dari masyarakat, karena kasus ini diduga melibatkan banyak orang penting di negeri ini.

Diterapkannya status pencekalan terhadap Ketua DPR Setya Novanto, misalnya, diduga sebagai upaya pimpinan KPK untuk meraih simpati dari masyarakat. Padahal, dugaan itu keliru. Masyarakat justru mempertanyakan langkah pimpinan KPK yang terkesan arogan dan sewenang-wenang itu.

Sikap ambivalen atau mendua dari pimpinan KPK ini bukannya tak mengundang kritik dari banyak kalangan.

dahnil
Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah

Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, meminta KPK berani ‎berakselerasi supaya tidak terkesan tersandera dan ragu dalam menggarap kasus-kasus korupsi besar. Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK, sesungguhnya masih ada secercah harapan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“(Caranya) dengan berani menyelesaikan kasus-kasus besar yang mendapat atensi tinggi dari publik, seperti kasus BLBI, Bank Century dan kasus Hambalang,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Juga  DPR Belum Tahu Isi MoU KPK, Polri & Kejaksaan

Keprihatinan mendalam juga dirasakan oleh Antasari Azhar. Mantan Ketua KPK ini memberikan saran kepada lembaga antirasuah yang kini dipimpin Agus Rahardjo untuk menuntaskan pekerjaan rumah (PR) kasus korupsi besar yang hingga kini belum tuntas.

Antasari yang baru mendapatkan status bebas bersyarat pada 10 November 2016 itu berharap KPK menuntaskan kasus-kasus korupsi yang dulu belum tuntas sambil menyelesaikan kasus korupsi yang baru ditangani, karena saat ini masyarakat masih menunggu penuntasan kasus korupsi besar tersebut.

AZHAR
Antasari Azhar

Kata Antasari Azhar, perkara yang ditangani KPK seharusnya lingkup nasional, sedangkan kasus korupsi di sejumlah daerah bisa dilimpahkan ke aparat penegak hukum di daerah setempat yakni kejaksaan atau kepolisian..

Antasari mengaku tidak mempermasalahkan KPK turun ke daerah untuk mengungkap sejumlah kasus korupsi. Namun, ketika KPK mengambil perkara tersebut maka seharusnya diserahkan ke kepolisian daerah atau kejaksaan tinggi di tingkat provinsi, sehingga KPK hanya melakukan supervisi kasus tersebut.

“Masih banyak kasus korupsi besar terutama sumber daya alam, minyak dan gas, serta tambang berskala nasional yang belum ditangani dan disentuh oleh KPK,” ujar Antasari Azhar.

kokol
Penyidik KPK tengah olah TKP

Sikap KPK yang “mengambil jatah” dari lembaga penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus korupsi di pusat dan daerah ini yang sering menjadi penyebab terjadinya gesekan atau pertentangannya dengan kepolisian dan kejaksaan agung.

Mungkin itu pula sebabnya kenapa sejak dulu kepolisian dan kejaksaan agung menginginkan dikuranginya peranan KPK. Namun, pimpinan KPK selalu menolak dengan alasan bahwa itu sama saja dengan penggembosan terhadap mereka.

Mereka juga menolak dilakukannya revisi atas beberapa pasal pada Undang-undang Nomor 30 Tentang KPK oleh DPR. Alasannya, revisi itu pelemahan untuk KPK. Padahal, revisi justru dimaksudkan untuk memperkuat KPK.