SHARE
Wenny Warouw, mendesak polisi untuk kembali tangani kasu-kasus korupsi di Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia kembali didesak untuk ikut terlibat secara aktif dalam pemberantasan korupsi. Sejak KPK berdiri tahun 2002, Kepolisian dinilai sudah tak aktif lagi terlibat dalam untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal ini tentu sangat disayangkan oleh Komisi III DPR RI, dalam Rapat Kerja antara Kapolri dengan Komisi III di Gedung DPR RI. Anggota Komisi III, Wenny Warouw, secara tegas menggulirkan hal itu.

“Kapan Polri bisa mengambil alih seluruh penyidikan? Bukan kita anti korupsi, bukan kita anti KPK, tapi cukup pertimbangan di UU KPK itu,” kata Wenny.

Wenny yakin, Polri bisa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan baik. Sebab, menurut Wenny, selama ini pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dampaknya tak terbendung. Polisi juga memiliki semua kapabilitas terutama penyidik dan penyelidik untuk menangani kasus-kasus korupsi.

Apalagi KPK selama ini cenderung lemah terhadap kasus korupsi besar seperti BLBI yang masih mangkrak, kemudian kasus Century dan Hambalang.

Sementara KPK lebih banyak mengakomodir pemberantasan korupsi demi kepentingan politik semata.

“Tunjukkan pak. Bukan kita anti masalah korupsi, bukan anti KPK tetapi saya hanya memberi gambaran situasi ke depan akan lebih baik tidak ada istilah-istilah yang lain,” tutur Wenny.

Anggota DPR Komisi III Masinton Pasaribu menyebut, pemberantasan korupsi tidak hanya urusan KPK. Kepolisian dan Kejaksaan juga harus bergerak.

Apalagi, kata Masinton, selama 15 tahun berdiri, KPK belum juga membuat indeks korupsi Indonesia naik. Politikus PDI Perjuangan itu yakin polisi mampu melakukan pemberantasan korupsi, tinggal mau atau tidak.

“Sehingga pemberantasan tidak hanya bertumpu pada KPK ini nggak akan buat kita maju kalau hanya KPK saja,” tandas dia.