SHARE

JAKARTA – Pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaikhul Islam Ali menilainya, terbitnya Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan Perppu itu berlaku universal.
Tak ada diskriminasi grup spesifik.

” Tak ada satu juga point dalam Perppu itu yang diskriminatif pada grup spesifik, ” tegas ketua Bagian Politik serta Pemerintahan PP GP Ansor ini, pada Tribunnews. com, Kamis (13/7/2017).

Anggota DPR RI ini menyebutkan Perppu ini spiritnya melindungi Pancasila serta NKRI.
” Grup apa pun yang berupaya ganti basic serta bentuk final negara mesti diberangus, ” katanya.

Namun, paparnya, tidak jadi suatu hal yang menghadap pada otoritarianisme, baiknya hukum tetaplah jadi panglima. Pembubaran atau larangan ormas tetaplah lewat pengadilan. ” Perppu cuma untuk payung hukum saja, ” tuturnya.

Organisasi orang-orang yang dapat dibuktikan berpedoman, meningkatkan, dan meneror ajaran atau memahami yang bertentangan dengan Pancasila, bisa dibubarkan.

Hal tersebut mengacu pada Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.

Lalu, seperti apa yang dinilai jadi ‘bertentangan dengan Pancasila’?

” Yang disebut bertentangan dengan Pancasila, ya terang. Indonesia itu NKRI, berpedoman demokrasi, ada persatuan. Lantas, umpamanya ada Ormas yang katakan ‘Kami tidak sepakat nasionalisme serta demokrasi’. Nah itu bertentangan tidak? Ya iyalah, ” tutur Menteri Koordinator Politik Hukum serta Keamanan Wiranto dalam acara diskusi di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

Menteri Komunikasi serta Informatika Rudiantara memberikan, kementerian yang memberi izin ormas, memiliki hak mencabut izinnya.

Baca Juga  Ini Isi Larangan untuk Ormas di Perppu 2/17 Jadi Lebih Luas

Ada dua kementerian yang mempunyai kewenangan itu, yaitu Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum serta HAM.

Azas itu dimaksud ‘contrarius actus’. Dua kementerian itu juga akan mempelajari serta membahas apakah ormas itu menyimpang dari ideologi Pancasila atau tidak.

Bila berdasar pada kajian dan konsultasi dengan pihak berkaitan menyebutkan ormas itu menyimpang, jadi izinnya dicabut. Ormas itu dibubarkan.

” Tandanya mudah saja. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya diliat Ormas itu ateisme bukan? Bila iya, ya cabut. Sila ke-3 juga umpamanya, Persatuan Indonesia. Ormasnya katakan ingin keluar saja buat negara baru. Ya dibubarkan, ” tutur dia.

Direktur Perancangan Perundang-undangan Kementerian Hukum serta HAM Dahana Putra menyebutkan, dalam mengambil keputusan satu ormas bertentangan dengan Pancasila, kementerian berkaitan juga akan berkonsultasi dengan beberapa pihak terlebih dulu.
Hal itu ditata dalam Pasal 61 Perppu 2/2017.

Pasal itu menyebutkan, ” Dalam lakukan pencabutan seperti disebut pada ayat (3), menteri serta menteri yang mengadakan masalah pemerintahan di bagian hukum serta hak asasi manusia bisa memohon pertimbangan dari lembaga berkaitan “.