SHARE
AKSI SERIKAT PEKERJA JICT

Proses penegakan hukum harus berlangsung secara adil, obyektif, dan ditangani secara profesional.

Tidak boleh proses penegakan hukum melanggar aturan hukum.

“Kalau ada pemaksaan, intimidasi atau ancaman, itu seperti di era kolonial saja. Tidak boleh proses penegakan hukum kita kembali ke era kolonial dulu,” kata Masinton  Pasaribu, Jumat (24/3) malam.

Anggota Komisi III DPR RI ini menyoroti pemeriksaan ala film-film laga Hollywood mau pun Bollywood oleh tim penyidik KPK terhadap Miryam S.Haryani saat dimintai keterangannya  terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri.
Komisi-III-DPR-Masinton-Pasaribu

Masinton Pasaribu

Masinton mengatakan, pernyataan Miryam S Haryani di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dapat dikonfrontir dengan penyidik KPK.Menurutnya konfrontir dilakukan untuk mengetahui apakah penyidikan di KPK sudah sesuai dengan standard operating procedure (SOP) penyidikan atau tidak.Baik itu dari sisi tata cara teknis penyelidikan maupun penyidikan.

“Karena kan (dalam penyidikan) dia kan diwajibkan CCTV nanti kan bisa dikonfrontir,” ujarnya.

Masinton mengatakan kesaksian merupakan hak setiap orang.

Miryam, kata Politikus PDIP itu, dapat memberikan keterangan yang dia tahu dan hak-hak itu diatur dalam KUHAP dan UU tindak pidana khusus.

susur

Miryam S.Haryani

“Misalnya untuk kasus korupsi itu diatur dalam tipikor. Jadi, tidak boleh ada saksi maupun tersangka itu berada dalam tekanan penyidik,” kata Masinton.

Mengenai keinginan Miryam Haryani yang ingin mencabut BAP, Masinton mengatakan setiap orang berhak melakukan hal itu persidangan.

“Ya kalau seorang saksi memberikan kesaksian dibawah tekanan atau intimidasi dari penyidik, siapapun, apalagi itu dilakukan penyidik,” kata Masinton.

Masinton menuturkan hakim perlu menghadirkan penyidik KPK serta saksi terkait.

novelbaswedan

Novel Baswedan

Ia mengingatkan,  proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan KPK harus memenuhi prosedur.

Baca Juga  Gerindra Siap Kirim Wakil Untuk Pansus KPK, Masinton Kecewa Ada Anggota Balik Badan

Menindaklanjuti pernyataan Miryam S.Haryani ini, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KYTP Kemendagri yang digelar Senin (27/3) akan menghadirkan tiga penyidik KPK.

Tiga penyidik tersebut, yakni Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan MI Susanto,  bakal dikonfrontir dengan Miryam S.Haryani yang mantan anggota Komisi II DPR itu.