SHARE

JAKARTA — Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilainya UU Pemilu dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 tidak memiliki basis alasan konstitusi. Menurut dia angka 20 % cuma untuk memuluskan perjalanan partai spesifik untuk memenangi kembali Pilpres 2019.

” Jujur ini (presidential threshold 20 %, Red) angka yang sekalipun tidak memiliki basis alasan konstitusi. Terkecuali ya sebatas supaya mempermudah pencalonan serta menang saja dalam pemilu tersebut, ” kata Margarito waktu dihubungi Republika. co. id, Senin (24/7).

Margarito juga menilainya, presidential threshold 20 % bertentangan dengan konstitusi. Walau sebenarnya, semestinya DPR tidak bisa ambil kebijakan-kebijakan hukum sekasar itu yang punya potensi memijak-injak prinsip-prinsip konstitusi.

” Kita harus meletakkan prinsip-prinsip konstitusi itu diatas segala-galanya. Bukanlah kemampuan beberapa grup, sebagian harapan grup apapun argumennya, ” ucap Margarito.

Seperti di ketahui, RUU Pemilu dengan presidential threshold 20 % yang diserahkan partai-partai koalisi pemerintah disahkan jadi UU dalam sidang paripurna yang di pimpin Ketua DPR Setya Novanto pada Jumat (21/7). Disamping itu empat partai yaitu Demokrat, Gerindra, PAN serta PKS lakukan walkout dalam sidang paripurna itu karena tidak sepakat dengan presidential threshold 20 %.

Baca Juga  Hak Angket, Menjadi Ujian Kejujuran bagi DPR dan KPK