SHARE

Yogyakarta – Belasan pedagang mendatangi Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY. Mereka memberikan laporan PT KAI Daop 6 Yogyakarta karna dituding lakukan mal administrasi dalam masalah penertiban beberapa puluh kios di Jalan Pasar Kembang Kota Yogyakarta.

” Kami menilainya ada sangkaan mal administrasi yang dikerjakan PT KAI (Daop 6 Yogyakarta), waktu penggusuran kios pedagang, ” terang Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli, sebagai pendamping pedagang, di Kantor ORI Perwakilan DIY, Selasa (11/7/2017).

Sangkaan pelanggaran itu merujuk pekerjaan pokok serta peranan PT KAI jadi sisi BUMN. Tetapi sebenarnya mereka malah ikut serta segera penggusuran beberapa puluh kios pedagang di Jalan Pasar Kembang

” PT KAI itu tidak mempunyai kewenangan, karna PT KAI yaitu BUMN, ” paparnya.

Yogi mengatakan bila memanglah Jalan Pasar Kembang ingin jadikan ruang pedestrain, semestinya yang lakukan pengaturan yaitu Pemerintah. Basic yang digunakan PT KAI untuk penertiban yaitu berbentuk surat kekancingan dari keraton, walau sebenarnya mulai sejak th. 1984 di Yogya telah diberlakukan UUPA.

Kios yang dihuni pedagang, kata dia, memanglah adalah tempat Sultan Ground (SG). Beberapa pedagang sampai kini teratur membayar retribusi ke Dinas Perindustrian serta Perdagangan Kota Yogyakarta. Dengan hal tersebut, Yogi Zul Fadhli berasumsi kehadiran mereka legal serta disadari pemerintah.

” Terlebih beberapa pedagang ini resmi berdasar pada Perda kota. Mereka juga miliki Kartu Bukti Pedagang (KBP), serta teratur membayar retribusi ke Pemkot Yogya. Dalam konteks ini Pemkot juga terang lakukan pembiaran, pasti Pemkot Yogyakarta mungkin kita laporkan ke Komnas HAM, ” tuturnya.

Sangkaan mal administrasi yang lain yaitu pemberian Surat Peringatan (SP) dari PT KAI yang dinilai tidak terang diberi ke siapa. Pasalnya dari SP I, SP II sampai SP III yang dilayangkan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, tidak dengan tegas mengatakan siapa yang didapatkan surat itu.

Baca Juga  Rangkaian Kereta Akan ditambah PT KAI Daop 8

” Terkait surat yang dilayangkan PT KAI yg tidak terang diperuntukkan ke siapa, ini jadi problem. Karna satu surat diperuntukkan ke orang namun tidak terang diberi ke siapa, ini tidak mematuhi azas kepatutan, ” tuturnya.

Ketua Paguyuban Manunggal Karso, Rudi Tri Purnama, memberikan beberapa pedagang di Jalan Pasar Kembang telah berdagang di lokasi itu mulai sejak 1970. Awalnya beberapa pedagang berjualan di Jalan Panembahan Senopati, tetapi sesudahnya mereka dipindahkan ke Jalan Pasar Kembang atas kesepakatan HB IX.

” Bila menurut narasi telah seizin HB IX. Bangunannya resmi, yang bangun Pemkot. Pedagang juga tidak bisa mengubah bentuk. Tanahnya terang bukanlah punya PT KAI, ” tegasnya.