SHARE

JAKARTA- Saya sempat mengalamai pro-kontra begitu hebat th. 1998 saat Pak Harto panggil saya dengan Saadillah Mursyid almarhum, untuk tangani pengunduran diri beliau.

Jadi saya tangani sistem pengunduran diri itu kurun waktu 10 jam serta BJ Habibie mengatakan sumpah jadi Presiden. Besoknya saya terserang habis oleh beberapa puluh guru besar dari mulai Prof Emil Salim hingga Prof Soebroto, Prof A Muis, Prof Philipus Hadjon, Prof Dimyati Hartono dan lain-lain.

Namun saat saya tantang debat di universitas tidak seseorangpun yang berani. Hingga pada akhirnya saya bawa pisau ke UNHAS serta saya tancapkan di meja menantang Prof Muis untuk tikam-tikaman, janganlah hanya berani maki-maki saya di koran (satu diantara media di Makassar).

3x difasilitasi untuk debat oleh Juiceuf Kalla di Al Markaz, 1 kali di Kampus 45 bila tidak salah, serta paling akhir di universitas FH Unhas, namun Prof Muis tidak berani datang.

Cuma Prof Ismail Suny yang bela saya. Mereka katakan Suharto berhenti tidak sah serta Habibie juga tidak sah jadi Presiden. Debat begitu keras. Pada akhirnya saya katakan yang katakan tidsk sah silakan bawa ke pengadilan.

Jadi 100 orang advokat yang mengatasnamakan pengacara reformasi tuntut problem keabsahan itu ke PN Jakarta Pusat. Saya hadapi mereka sendirian di pengadilan.

Tiga bln. sidang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil keputusan menampik tuntutan beberapa penggugat semuanya. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim menyebutkan kalau sistem berhentinya Pak Harto serta yaitu sah, demikian juga pengucapan sumpah BJ Habibie jadi Presiden baru dihadapan Pimpinan Mahkamah Agung yaitu sah.

Saat itu saya bertanya saudara Suhana Natawilana, salah seseorang dari 100 advokat reformasi itu, apakah juga akan banding. Mereka katakan juga akan sebagian fikir dahulu serta kenyataannya tidak banding, lantas putusan inkracht.

Baca Juga  KPK Belum Ada Rencana Tolak Hak Angket Lewat Jalur Hukum

Jadi perbincangan sah tidak sahnya berhentinya Pak Harto serta kabsahan BJ Habibie pada akhirnya dikuatkan dengan putusan pengadilan.

Saat ini saya anjurkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bila terus-terusan menyebutkan Pansus Angket KPK yang dibuat DPR tidak sah, lawan dong ke pengadilan.

Bukanlah lewat cara menggalang opini dengan membuat beragam stigma pada mereka yang menyebutkan Pansus itu sah.

Itu maksud saya merekomendasikan supaya KPK janganlah bermain politik, namun lawan dengan hukum dengan gentlemen. Serta itu juga akan jadi contoh bernegara yang benar serta memberi pendidikan politik pada rakyat supaya jadikan hukum jadi mekanisme penyelesaian perseteruan dengan adil, alasantatif, adil serta bermartabat.