SHARE

Tidak ada wakil rakyat di parlemen yang dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ke-8 kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri yang digelar Senin (10/4) ini di PN Tipikor Jakarta.

Sudah cukup banyak anggota dan mantan anggota DPR yang dimintai keterangannya, sekaligus dikonfirmasi seputar dugaan penerimaan aliran dana dari proyek mercusuar milik Kemendagri ini.

Anggota dan mantan anggota dewan yang sudah dipanggil ke PN Tipikor adalah Teguh Juwarno, Chaeruman Harahap, Taufik Effendi, Miryam S.Haryani, Ganjar Pranowo, Melchias Marcus Mekeng, Jafar Hafsah,  Mohammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Ade Komaruddin, Setya Novanto, dan Marcus Nari.

Miryam S Haryani, politisi Hanura yang saat proyek e-KTP digulirkan berada di Komisi II dan sekarang duduk di Komisi V, oleh KPK bahkan sudah dijadikan tersangka dengan tuduhan memberikan keterangan palsu.

Mengenai tidak adanya kesaksian dari kalangan anggota DPR di sidang ke-8 hari ini, Nasionalisme.net memperoleh keterangan bahwa mereka bisa saja akan dipanggil untuk persidangan berikutnya.

nazarktp5

Proses persidangan masih panjang, ada tahapan-tahapannya, sekarang baru masuk ke tahapan pengadaan dari proyek prestiseus Kemendagri ini.

Dari tujuh proses persidangan sebelumnya, yang menjadi fokus adalah masalah pembahasan dan kemudian anggaran.

Dari tujuh kali persidangan sebelumnya telah dihadirkan puluhan orang untuk didengarkan kesaksiannya.

Mereka mulai dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, yang ketika proyek e-KTP dijalankan masih menjabat Menkeu, kemudian tokoh kunci kasus ini yang tak lain adalah Mendagri 2009-2014 Gamawan Fauzi, anggota dan mantan anggota DPR, para PNS di Kemendagri, hingga sejumlah pihak swasta yang terlibat dalam konsorsium.

Dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, dua mantan pejabat Kemendagri, sejumlah nama disebut-sebut menerima aliran duit haram e-KTP.  Termasuk bos besar mereka, yakni Gamawan Fauzi. Hanya, sejauh ini baru ada 3 orang yang mengaku menerima uang.

Baca Juga  Ini Alasan Akom dan Markus Nari, Tak Terlibat Kasus e-KTP
Diah Anggraini

Pengakuan pertama soal penerimaan duit diduga terkait e-KTP disampaikan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini. Dalam sidang kedua, 16 Maret, Diah mengaku menerima duit USD 500 ribu. Duit ini telah dikembalikan ke KPK.

Orang kedua yang mengaku menerima duit adalah mantan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Ia mengaku menerima duit dari M Nazaruddin hampir Rp 1 miliar, yang mendapatkannya dari Andi Narogong.

Duit tersebut dikembalikan Jafar ke KPK karena diduga terkait dengan e-KTP. Namun ia berkata awalnya tak mengira asal-muasal dana tersebut.

Dari pengusutan, uang yang diterima Jafar berasal dari kantong Andi Narogong yang disetor ke Nazaruddin. Artinya, Jafar yang pentolan Demokrat ini berbohong!

Inilah kebohongan Jafar Hafsah yang sebelum menjadi politisi adalah seorang pendidik sekaligus birokrat: “Saya disampaikan di KPK, itu uang dari e-KTP. Dialog-dialog dengan penyidik, ya kalau dia katakan gitu, kita buktikan dan saya tidak bisa mengatakan itu uang e-KTP. Kalau itu memang dianggap e-KTP, saya kembalikan dulu itu,” seperti yang dikemukakannya saat memberi kesaksian pada Senin, 3 April lalu.

anangsaja
Anang Sugiana

Sedangkan saksi ketiga yang mengaku menerima dan mengembalikan duit adalah Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana. Dia mengaku mengembalikan USD 200 ribu dan Rp 1,3 miliar ke KPK.

“Yang saya kembalikan ke KPK USD 200 ribu dan Rp 1,3 miliar. Tapi itu yang USD ekuivalen dengan rupiah karena harus transfer dalam rupiah,” ujar Anang di Pengadilan Tipikor, Kamis (6/4) lalu.

Menurut Anang, uang yang dikembalikan ke KPK itu adalah uang pinjaman kepada Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos. Anang mengembalikan uang itu ke KPK dengan alasan penyidik KPK memintanya.

Baca Juga  Andi Narogong Tersangka Ketiga, Siapa Menyusul?
dusta
Wajah penuh dusta dari Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo, yang sempat menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR di bawah Jafar Hafsah, dalam kesaksiannya mengaku pernah mendapatkan amplop, tetapi ia tak tahu apa isinya dan langsung ia kembalikan.

Tetapi, kata Mohammad Nazaruddin, itu bohong besar. “Ganjar mengembalikan amplopnya karena jumlahnya tidak sesuai yang dimintanya,” tegas Nazaruddin.