SHARE
AKSI SERIKAT PEKERJA JICT
Ada dua hal yang saat ini tengah dilakukan oleh sejumlah anggota dewan di parlemen. Pertama, usulan dibuatnya hak angket proyek e-KTP Kemendagri , yang nantinya bisa dipergunakan untuk melakukan investigasi atas proyek e-KTP tersebut.
Kedua, rencana revisi untuk Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hak angket dan revisi undang undang sah-sah saja dilakukan oleh DPR. Keduanya bisa merupakan legalitas atau payung hukum untuk melakukan koreksi atas sesuatu atau apa pun yang dinilai perlu kejelasan. Dengan demikian, masyarakat sebenarnya tidak lantas menyikapinya secara konfrontatif, apalagi menganggapnya sebagai bagian dari upaya pelemahan KPK, atau bahkan pemberangusan KPK.
Sehubungan dengan rencana revisi untuk UU KPK, saat ini Badan Keahlian DPR tengah melakukan sosialisasi ke sejumlah universitas di Indonesia.
angketin
Sosialisasasi revisi UU KPK dilakukan atas dasar kesepakatan pemerintah dengan DPR pada 2016 lampau.
Kesepakatannya adalah, jika revisi maunya dilanjutkan maka perlu ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.
Revisi UU KPK sudah lama direncanakan. Namun, karena menyangkut hal yang sangat sensitif–terlebih adanya tudingan bahwa revisi UU  itu bertujuan untuk melemahkan fungsi atau peranan KPK– para pimpinan partai politik senantiasa mengingatkan para kadernya yang berada di DPR untuk berhati-hati.
Sikap kehati-hatian itu wajar diberlakukan untuk semua rencana revisi, walau revisi terhadap UU KPK sejak dulu dianggap sebagai hal yang sangat seksi.
agus111
Sehubungan dengan rencana revisi UU KPK ini secara substantif parpol-parpol besar di DPR meresponnya dengan baik.
Walau demikian beberapa pimpinan parpol mengkhawatirkan adanya pandangan minor masyarakat bahwa rencana revisi UU KPK ini tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengana kasus proyek e-KTP Kemendagri yang diduga melibatkan sebanyak 51 legislator atau anggota dewan.
Padahal, rencana revisi UU KPK sudah lama disosialisasikan, sehingga tak ada hubungannya dengan kasus e-KTP. “Tak ada hubungannya rencana revisi UU KPK dengan kasus e-KTP yang meledak sekarang ini,” tepis Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Terkait dengan hak angket, DPR pernah menggulirkan hak angket sebagai salah satu bentuk ketidakpercayaan pada pimpinan KPK.