SHARE

Pelajaran apa yang bisa dipetik dari pemberian Surat Peringatan kedua (SP2) untuk Novel Baswedan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga antirasuah yang selama bertahun-tahun ini dibelanya mati-matian?

Novel  Baswedan mendapatkan SP2 yang ditandatangani oleh Agus Rahardjo, Ketua KPK, pada 21 Maret 2017. Setelah bocor ke masyarakat, pemberian SP2 buat Novel ini ditentang habis-habisan, baik dari internal dan sejatinya dari unsur di luar KPK. Menariknya, dua mantan ketua KPK, yakni Abraham Samad dan Busyro Muqoddas, ikut mendesak agar SP2 itu dibatalkan.

SP2 buat Novel itu akhirnya memang pendek umurnya. SP2 tersebut sudah ditarik kembali oleh pimpinan KPK, sejak Jumat (31/3) malam lalu, dan kasus tersebut kini masuk di ranah tim direktorat pengawasan internal KPK, internal affairs jika di institusi lain.

basuki
Novel Baswedan

Kasus pemberian SP2 buat Novel ini menjadi menarik jika mencermati bahwa yang berada dalam pusaran persoalan ini sama-sama dari unsur kepolisian. Aris Budiman, Brigjen Pol, adalah Direktur Penyidikan KPK yang memberi rekomendasi pemberian SP2 buat Novel itu.

Novel sendiri adalah mantan pamen polri yang kini sudah sepenuhnya menjadi karyawan KPK dan berstatus pegawai negeri.

Sementara itu, Basaria Pandjaitan, salah satu Wakil Ketua KPK yang menyampaikan pengumuman pembatalan pemberian SP2 buat Novel itu, juga pati Polri dengan bintang dua di pundak, Irjen Pol.

Yang mengherankan Basaria adalah, bagaimana SP2 buat Novel itu bisa bocor padahal itu sifatnya nota dinas dan hanya boleh diketahui di internal KPK.

riang
Basaria Pandjaitan

Siapa yang membocorkannya? Bercermin dari unsur kepentingan, sangat mungkin Novel Baswedan sendiri yang membocorkannya, apalagi penyidik senior KPK ini dikenal dekat dengan kalangan media.

Baca Juga  Taufiequrrahman Ruki dan Agus Rahardjo Beda Pendapat Soal Kasus Sumber Waras

Kebocoran itu dilakukan oleh unsur karyawan KPK lainnya juga mungkin saja, misalnya mereka yang tergabung di Wadah Pegawai yang dipimpin oleh Novel itu. Pasalnya, karyawan atau pegawai KPK juga tidak imun dari hukuman. Beberapa karyawan atau pegawai KPK diketahui pernah mendapat  sanksi dari pimpinan KPK.

Dari unsur KPK juga yang dituding melakukan pembocoran surat dakwaan dari kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

bocor

Dokumen dakwaan yang tebalnya puluhan halaman itu sudah dibocorkan ke kalangan media beberapa hari sebelum kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu disidangkan di PN Tipikor Jakarta, 9 Maret 2017.

Sehubungan dengan bocornya surat dakwaan tersebut pimpinan KPK dan PN Tipikor sempat bersitegang. Mereka saling membantah sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas bocornya dokumen dakwaan tersebut.