SHARE

Beberapa perwakilan Pantia Spesial (Pansus) Pelindo mendatangi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (17/7/2017) siang.

Kehadiran Pansus Angket Pelindo dalam rencana menyerahkan laporan hasil audit investigatif Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) pada perpanjangan kontrak JICT.

Rombongan Pansus Angket Pelindo di pimpin Ketua Pansus, yaitu Rieke Diah Pitaloka. Ikut mengikuti Darmadi Durianto dan Daniel Johan.

” Kami hari ini juga akan mengemukakan auditnya, karna audit ini atas keinginan Pansus. Kami juga akan serahkan ke KPK supaya lalu dilanjutkan sistem hukumnya, ” kata Rieke pada wartawan setibanya di Gedung KPK.

Anggota Komisi VI DPR-RI itu mengemukakan, audit investigatif BPK atas Pelindo meliputi empat hal, yakni perpanjangan kontrak JICT, perpanjangan kontrak Koja, project Kalibaru (New Priok), dan penerbitan obligasi global (global bond) sejumlah 1, 6 miliar dollar AS atau sekitaran Rp 20, 8 triliun pada 23 April 2015 yang lalu.

Sekarang ini, BPK sudah keluarkan audit investigatif step pertama.

” BPK memberi hasil audit perpanjangan kontrak JICT, kalau berlangsung tanda-tanda beragam pelanggaran pada hukum Indonesia yang kerugiannya menjangkau Rp 4, 08 triliun, ” kata Rieke.

Tentang siapa yang perlu bertanggungjawab atas potensi kerugian itu, Rieke menyebutkan, sistem hukumnya diserahkan pada KPK.

Tetapi, berkaitan dengan masalah beda, yaitu korupsi quay container crane (QCC), Rieke memohon supaya sistem hukum pada bekas Direktur Paling utama PT Pelindo II yaitu RJ Lino yang saat ini telah berstatus jadi tersangka, dapat dipercepat.

” Itu juga kelak juga akan kami tanyakanlah. Karna telah jadi tersangka. Tersangka selalu (tak ada perubahannya). Kami juga akan tanyakanlah juga ke KPK, ” ucap Rieke.