SHARE

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan masalah keabsahan hak angket yang senantiasa dipermasalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak juga akan sempat usai jik tidak ada putusan pengadilan.

Sebab, kata Yusril, putusan pengadilan lah sebagai penyelesaian dengan sah dari masalah itu, bukanlah opini umum.

Sekarang ini, menurut Yusril, KPK malah repot menggalang opini dengan berikan cap negatif pada pihak yang mensupport kehadiran Panitia Spesial (Pansus) Hak Angket KPK.

” Itu maksud saya merekomendasikan supaya KPK janganlah bermain politik, namun lawan dengan hukum dengan gentlemen, ” kata Yusril lewat info tertulis, Selasa (11/7/2017).

Ia mencontohkan dimuka reformasi pernah ada kegaduhan berkaitan mundurnya Presiden Soeharto. Saat itu, kata Yusril, sistem mundurnya Soeharto yang dikerjakannya ditentang oleh sebagian guru besar.

Tetapi, lanjut Yusril, masalah itu dapat usai karna perbincangan berlanjut ke meja hijau hingga keluar putusan pengadilan jadi jalan keluarnya.

Waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil keputusan sistem mundurnya Soeharto sah serta masalah selesai.

” Saat ini saya anjurkan KPK, bila terus-terusan menyebutkan Pansus Angket KPK yang dibuat DPR tidak sah, lawan dong ke pengadilan, ” tutur Yusril.

” Serta itu juga akan jadi contoh bernegara yang benar serta memberi pendidikan politik pada rakyat supaya jadikan hukum jadi mekanisme penyelesaian perseteruan dengan adil, alasantatif, adil serta bermartabat, ” kata dia.

Sedang Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, KPK belum juga merencanakan membawa masalah angket ke pengadilan.

” Belum juga, kami belumlah ada gagasan, ” kata Febri, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Senin (10/7/2017) malam.

Febri menyebutkan, KPK pilih konsentrasi mengatasi masalah korupsi yang tengah diusut seperti e-KTP, BLBI, serta beberapa masalah yang lain.