SHARE

Inilah salah satu bukti betapa politik itu memang sangat dinamis. Partai-partai politik yang semula keukeuh menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilanjutkan dengan pembentukan Pansus KPK, kini sudah berubah. Satu demi satu berbalik arah. Dari semula terkesan ngotot membela KPK, kini terkesan mulai menyerang lembaga antirasuah, kendati diungkapkan melalui bahasa politik.

Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya. Kalau semula termasuk yang habis-habisan menentang pembentukan hak angkat dan Pansus KPK, kini semakin terang benderang menyatakan kesetujuannya dengan hak angket dan Pansus KPK.

Zulkifli Hasan, Ketum PAN, semula bersikeras menyatakan kalau partainya tidak mendukung hak angket, apalagi Pansus KPK. Zulkifli Hasan bahkan mencurigai partai-partai pendukung pemerintah yang sejak awal sudah menyatakan dukungannya kepada hak angket dan Pansus KPK. Manuver apa yang dilakukan oleh partai-partai koalisi pemerintah seperti PDI-P, NasDem, Hanura?

kapokkpk

Tetapi kini, Zulkifli Hasan berubah sikap. Katanya, partainya membuka peluang untuk mengirimkan perwakilan pada panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah terbentuk. Kata Zulkfili Hasan, peluang itu diambil lantaran ada kekhawatiran jika pansus berjalan, maka akan terjadi pelemahan terhadap KPK. Untuk itu, Zulkfili berkata, saat ini dia tengah mendiskusikan pengiriman wakil ke pansus dengan fraksinya.

“Pansusnya sudah bisa jalan, jadi mungkin saja kita kirim wakil ke sana,” ujar Zulkifli Hasan di kompleks parlemen, Selasa (6/6).

Zulkifli berdalih, alasan PAN untuk tidak mengirim wakil pada mulanya agar pansus gagal terbentuk. Namun, pansus yang tetap berjalan, menurutnya menjadi sebab untuk PAN mengirim perwakilan.

“Bagaimana kalau saya diam aja, jadi kalau KPK dikerjai, saya diam aja. Enggak berbuat sesuatu. Rasanya tidak pas. Ini sekarang saya lagi diskusikan dengan fraksi PAN,” tegas Zulkifli Hasan, tentu saja dalam bahasa politiknya yang santun.