SHARE

SETARA Institute mendorong pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk selekasnya menyelesaikan kajian revisi UU Nomor 15 Th. 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ketua SETARA Institute Hendardi mengemukakan, RUU Anti- terorisme butuh selekasnya dirampungkan manfaat menguatkan rencana preventive juicetice (keadilan preventif).

” Serta itu yaitu langkah negara mensupport pemberantasan terorisme dengan lebih genuine, ” kata Hendardi dalam satu diskusi di Jakarta, Senin (10/7/2017).

Dia juga mengemukakan, Presiden RI Joko Widodo serta DPR jadi otoritas legislasi harus juga meyakinkan kalau konsentrasi dari revisi UU Nomor 15 Th. 2003 itu ada pada penguatan kewenangan aparat untuk mencegah.

” Kami mensupport, RUU ini memanglah harus dipercepat. Namun, sudah pasti dengan satu akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, ” kata Hendardi.

Preventive juicetice

Dalam diskusi itu, Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, system kriminil pidana atau criminal juicetice sistem telah tidak cocok sekali lagi untuk pemberantasan terorisme.

Sebab, kekurangan dari system ini yaitu satu tindak kriminil baru dapat dipidana bila perbuatan telah berlangsung. Dengan kata beda, aparat penegak hukum baru melakukan tindakan jika telah berlangsung satu perbuatan.

Hal semacam ini jadi perhatian banyak negara, karna perbuatan teror dengan kekerasan sering berbuntut pada jatuhnya korban.

Di Indonesia sendiri, kata Choky – sapaan Bonar, telah banyak korban dari warga umum serta aparat keamanan.

Atas basic itulah, dalam RUU Anti-terosisme yang tengah digodok butuh pendekatan baru yakni enhanced criminal juicetice sistem atau system kriminil pidana yang diperluas.

” Sebagian negara seperti Inggris serta Australia dalam Undang-undangnya mengambil pendekatan preventive juicetice, ” tambah Choky.

Satu diantara bentuk kontroversial dari system ini yaitu pre-trial detention atau penangkapan pra sistem pengadilan, dimana aparat keamanan di beri kewenangan untuk menahan seorang terduga teroris dalam kurun saat spesifik, atau pada orang yang mungkin lakukan kekerasan.

Sepanjang masa penahanan itu, juga dikerjakan penyelidikan pada jaringan orang itu tanpa ada mesti diolah hukum ke pengadilan.

Kompensasi apabila tidak terbukti

Tetapi, walau memiliki bentuk pre-trial detention, seorang yang dinyatakan terduga teroris terebut tetaplah mesti peroleh akses pertolongan hukum didampingi pengacara serta tidak bisa alami penyiksaan.

Choky memberikan, yang berkaitan juga memiliki hak memperoleh kompensasi jika sepanjang kurun saat spesifik itu tidak didapat bukti-bukti yang cukup.

” Kerja aparat keamanan dalam waktu pre-trial detention itu juga memperoleh pengawasan ketat dari Komisi Berdiri sendiri yang dibuat karenanya, ” pungkas Choky.