SHARE
Setya Novanto
Setya Novanto
Setya Novanto menunjukkan ketokohan dan keteladanannya. Politisi yang juga petinggi Partai Golkar ini pada Kamis (4/2) pagi menjejakkan kakinya di gedung Kejaksaan Agung, memenuhi permintaan Korps Adhyaksa. Setya Novanto menyampaikan berbagai hal terkait pertemuannya dengan Presiden Direktur (waktu itu) PT Freeport Indonesia Maroef Syamsoeddin dan pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid, pada 8 Juni 2015 di Pasific Place, SCBD.
 
Kesediaan Setya Novanto untuk datang ke gedung kejaksaan agung untuk memberikan keterangan terkait dengan pertemuan yang diininsiasi oleh Maroef Syamsoeddin dari Freeport itu, sekaligus mencerminkan sikap terbuka, kooperatif atau kesiapannya untuk bekerjasama dengan pihak kejaksaan. Setya Novanto tentunya juga menginginkan masalah tersebut jadi terang benderang.
Tidak ada yang harus dipersalahkan pada Setya Novanto dari pertemuan-pertemuannya dengan dengan Maroef Syamsoeddin tersebut, terutama karena keinginan untuk bertemu adalah atas ininsiatif Presdir Freeport yang sudah mengundurkan diri tersebut.
Setya Novanto yang kini menjabat Ketua Fraksi Golkar di Parlemen mendatangi gedung bundar kejaksaan agung pukul 08.04 WIB dengan Toyoto Avanza Hitam. Setya Novanto merefleksikan kehadirannya yang seakan tanpa beban di kejaksaan agung itu dengan tanpa didampingi pengacaranya. Setya Novanto kemudian meninggalkan gedung bundar kejaksaan agung sekitar dua jam kemudian.
Sehubungan dengan kedatangan Setya Novanto ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah lebih banyak mengumbar senyum kepada media. Namun, Arminsyah kemudian menyatakan bahwa dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik yang menangani kasus dugaan permufakatan jahat permintaan saham Freeport.

Saat ini, kejaksaan agung masih bersikeras melakukan penyelidikan dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Untuk itu, beberapa pihak sudah dimintai keterangan, termasuk Menteri ESDM, Sudirman Said dan Maroef Sjamsuddin.

Menyikapi dugaan permufakatan jahat seperti yang disangkakan terhadap Setya Novanto, sejumlah pakar hukum pidana menyatakan bahwa pasal permufakatan jahat tidak mungkin dapat diterapkan pada mantan ketua DPR tersebut karena tidak ada bukti-bukti bahwa mereka sedang melakukan permufakatan jahat tersebut. Oleh karena itu pula kejaksaan agung kini terus dikritisi.*